Koordinasi Golongan

Koordinasi Golongan
Akhir-akhir ini perekonomian Indonesia mengalami kelesuan. Kelesuan ini menurut banyak pengamat mengakibatkan stagnasi ekonomi. Hal tersebut kaitannya dengan alasan-alasan ekonomi yang banyak mengalami kekurangan. Kurangnya perhatian di sektor pertanian, kurangnya modal, tenaga kerja terampil, dan devisa. Dari dulu pemerintah sudah menggalakan program transmigrasi atau sejenisnya seperti membuka lapangan kerja luar pulau melalui kementerian terkait. Namun, kebijakan tersebut hanya sebagai obat mahal yang meringankan, karena faktor keengganan sebagian masyarakat keluar daerah asalnya.

Alasan lain, modal sulit diperoleh juga karena kultur sebagian masyarakat yang tidak mau ambil resiko hutang. Padahal tabungan sedikit, dan pendapatan tidak bertambah karena lesunya ekonomi. Sementara devisa negara yang tersedia malahmembuat keadaan pemerintah semakin tertekan. Jika rencana pembangunan ekonomi diprioritaskan, banyak elemen negara ingin mengalihkan devisa untuk keperluan militer, wibawa golongan, dan kebijakan-kebijakan untuk fasilitasi anggota dewan guna menyambut pemilu. Sehingga keperluan seperti bahan-bahan mentah, modal usaha kecil menengah maupun usaha besar tidak dapat terpenuhi.

Usaha-usaha pemerintah banyak mengalami kegagalan karena korupsi. Praktek korupsi yang menurut Wertheim (1959), karena alasan ketidakcukupan gaji menyesuaikan diri dengan harga yang membumbung tinggi bagi golongan kelas menengah. Sedangkan Herbert Feith (1962) dalam Lance Castle, bagi golongan atas karena cenderung menganggap penerimaan politik lebih utama daripada daya guna efisien sebagai standar untuk jabatan dan kemajuan.

Kenyataan tadi membulatkan asumsi yang menurut Lance Castle (1982) adalah akibat faktor politik dan kultural. Memandang hambatan paling dasar tersebut, lantas kapankah perekonomian Indonesia tumbuh pesat. Hambatan ekonomi saja sangat berat. Sedangkan kelompok-kelompok lain daerah telah menggiatkan perekonomian dengan menanamkan modal, melakukan banyak perdagangan, industri, mengekspor produksi, dan meningkatkan teknik home industry, namun pada umumnya hanya berada pada posisi politik yang lemah. Golongan ini yang seyogyanya sebagai agen pertumbuhan ekonomi, justru malah terhalang faktor politik-kultural yang tidak kunjung selesai.

Memanglah kenyataan bahwa Indonesia pada tataran masyarakat modern hidup dalam lingkup golongan. Terkadang sesekali waktu akan muncul konflik horizontal yang menjadi buktinya. Kenyataan pula jika suatu negara memiliki komitmen yang kuat dengan dasar yang disetujui bersama, hambatan seperti politik dan kultur dapat diminimalisirkan. Sehingga prioritas pertumbuhan ekonomi dapat dilakukan dengan sungguh-sungguh. Sebab itu dibutuhkan integrasi golongan. Dan pesatnya pertumbuhan ekonomi adalah buah dari integrasi golongan.

Masalahnya, integrasi dalam dunia modern ini sangat sulit terwujud. Sejarah mencatat, bangsa ini baru dapat disatukan manakala ada benang merah yang oleh Daniel Dakhidae disebut colonial state power. Kedua, integrasi golongan dapat disatukan atas jawaban yang satu, yakni “merdeka”. Namun dewasa ini, praktek integrasi dipertunjukan melalui lagam koalisi. Padahal kesan yang ditangkap pada setiap koalisi kurang begitu memprioritaskan pembangunan ekonomi.

Di Indonesia, terdapat golongan yang menurut Lance Castle dikenal dengan sistem dua kelas. Sistem teoritis ini mengakar pada sisi historis bangsa, adalah golongan pedagang dan wong cilik. Di sisi lain adalah golongan pegawai atau kelas menengah.
Terkadang membayangkan Belanda telah banyak mengajari sebagian pribumi ilmu administrasi beserta gaya hidupnya. Justru bukan mengajari bagaimana berusaha mengolah kekayaan bumi nusantara sampai bisa menguntungkan. Akan jadi bias memang. Namun secara tidak langsung kultur peninggalan Belanda masih bisa kita rasakan di zaman sekarang, di perkotaan, dan di desa-desa banyak petani yang inginkan anaknya menjadi pegawai negeri. Inilah salah satu dasar terciptanya golongan. 

Perlu Adanya Kesepahaman

Negara jika ingin ikhtiar untuk maju, sudah saatnya menyatakan tidak pada egoisme golongan. Indonesia yang makmur harus diwujudkan. Dan golongan harus jadi bayang-bayang saja. Sementara kelesuan ekonomi yang langgeng adalah buah dari ketidaksepahaman antar golongan kelas sosial.
Kenyataan menunjukan bahwa golongan yang jauh dari kekuasaan politik, akan tetap terkungkung dalam dunianya sendiri. Tidak pernah dilibatkan dalam proses penentuan perekonomian. Dan sungguh disayangkan, bahwa yang berada di golongan ini adalah para pelaku ekonomi yang seharusnya berada di garda terdepan untuk memajukan perekonomian.

Harus ada koordinasi golongan. Golongan di atas yang memegang kekuasaan politik harus hadir kepada golongan yang tidak memiliki kekuatan politk, karena memang secara etis merekalah yang pantas. Karena akan lebih baik membangun perekonomian negara dimulai dari down ke top. Tahapan ke down (dari bawah) inilah proses koordinasi terjadi.

Kerjasama dan kesepahaman aturan politik ekonomi diterangkan melalui mekanisme serta regulasi kebijakan pro golongan kedua tadi. Sedangkan golongan yang kedua haruslah memiliki komitmen kepercayaan, keberanian akan kerjasama terlepas kultur lahiriahnya. Hal ini akan memberikan dampak pembangunan ekonomi ke atas, walaupun secara bertahap. 

Namun, hal ini akan terwujud manakala kedua golongan mau meletakan egoisme, hasrat, serta nafsu di antara dua golongan kelas sosial.
(Oleh: M. U. Fachrudin-Sejarah Unnes)


EmoticonEmoticon