Merespon Putusan IPT 1965

ordebaru dan komunis
Tidak akan ada lagi sekarang keadilan 1965
Tragedi 1965 adalah tragedi paling kelam yang pernah dialami bangsa Indonesia. Penyelesaian masalah ini tak kunjung selesai. Waktu berlalu dan pemerintah berganti namun rekonsiliasi tak kunjung terrealisasi. Agar tidak salah persepsi kita harus luruskan dulu apa yang dimaksud kejahatan 1965 sebagaimana yang disidangkan di Den Haag, Belanda. Kejahatan 1965 yang dimaksud adalah penghilangan nyawa ribuan rakyat, penahanan tanpa melalui pengadilan, kejahatan seksual, genosida, dan kerja paksa oleh pemerintah Indonesia pasca Gerakan 30 September 1965 itu meletus. Yang menjadi sasaran dalam kejahatan ini adalah orang-orang yang dianggap pro PKI. Memang, pada waktu itu suhu politik Indonesia sangat panas dan ditambah efek domino perang dingin antara blok barat dan timur memaksa Indonesia merasakan efek yang sangat pahit, PKI pun menjadi “common enemy” rakyat Indonesia pada waktu itu. Pada tanggal 20 Juli 2016 dilaksanakan sidang yang diprakarsai oleh Internasional People’s Tribunal (IPT) 1965 di Den Haag, Belanda. Hasil putusan sidang tersebut menyatakan pemerintah Indonesia bertanggung jawab atas kejahatan kemanusiaan Gerakan 30 September 1965. 

Putusan tersebut mencakup tindakan kemanusiaan yang dilakukan Indonesia yakni pembunuhan terhadap sekitar 400.000 hingga 500.000 orang yang melanggar UU KUHP pasal 138 dan 140 dan UU No.26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM. Kedua adalah hukuman penjara tanpa proses hukum terhadap sekitar 600.000 orang. Ketiga, perbudakan, yaitu tahanan dipaksa untuk melakukan kerja paksa dibawah kondisi yang bisa dikategorikan sebagai bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan dan juga pelanggaran atas Konvensi mengenai Kerja Paksa tahun 1930. Keempat, penyiksaan yang dilakukan oleh pemerintah dalam skala besar dan terjadinya pembunuhan masal. Kelima adalah penghilangan nyawa secara paksa dan tidak diketahuinya nasib korban yang selamat. Keenam adalah kekerasan seksual sebagaimana yang tercatat di Komnas Perempuan. Ketujuh, yakni pengasingan yang dilakukan oleh negara dengan mencabut paspor dan kewarganegaraan bagi yang diduga terlibat. Kedelapan tentang propaganda yang tidak benar tentang tragedi yang terjadi di Lubang Buaya. Kesembilan adanya keterlibatan negara lain seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Australia terhadap tragedi pasca Gerakan 30 September 1965. Kesepuluh Indonesia dituduh melakukan genosida dengan maksud untuk menghilangkan nyawa suatu kelompok masyarakat tertentu.

Dilansir dari Merdeka.com tanggal 25 Juli 2016, untuk menanggapi putusan IPT 1965 tersebut pemerintah Indonesia akan melakukan koordinasi dengan Komnas HAM soal putusan IPT 1965. Komnas HAM tentu menghargai proses pengambilan keputusan dan hasil IPT 1965. Setelah menerima materi ini, tindak lanjut Komnas HAM akan sejalan dengan mandat dan fungsi pokok sebagai lembaga negara, begitu kurang lebih kata ketua Komnas HAM Imdadun Rahmat. Pada saat yang sama Komisioner Komnas HAM, Roy Chatul Aswidah, menambahkan bahwa pihaknya masih akan mendalami putusan tersebut. Untuk menyelesaikan masalah ini pemerintah akan berkoordinasi dengan lembaga terkait. Pemerintah mengatakan bahwa lembaga-lembaga negara harus berkoordinasi untuk menyelesaikan masalah ini. Pemerintah pun harus sadar bahwa masalah ini sudah “mangkrak” selama bertahun-tahun. Menteri Koordinatur Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bahwa ia tidak mempedulikan putusan tersebut karena putusan hanya berdasarkan asumsi. Ia juga berdalih bahwa dalam IPT 1965 data yang terkumpul tidak valid karena hanya berasal dari LSM. Data tersebut menurut Luhut adalah data fiktif, data tersebut adalah hasil dari laporan Sumarmo (TNI) yang pada saat itu bertugas di Pati Jawa Tengah, kepada presiden Sukarno pada tahun 1966. Indonesia pun nampaknya memang tak terima dengan putusan ini, pemerintah terlihat geram sekaligus naik darah pasalnya dalam putusan sidang tersebut Indonesia didesak untuk meminta maaf kepada para korban tragedi 1965. Dalam kesempatan lain Luhut mengatakan bahwa dirinya menduga bahwa dibelakang IPT 1965 ada pihak asing, bahkan ia juga mengatakan bahwa orang-orang yang menyelenggarakan IPT 1965 itu “kurang kerjaan” dan pikirannya bukan Indonesia lagi. Indonesia memang sudah lama mengangkat isu ini, bahkan mungkin setiap tahun isu ini selalu menjadi perbincangan hangat terlebih saat menjelang bulan September-Oktober. Tak jarang pula isu ini dijadikan alat politik salah satu pihak untuk menjatuhkan lawannya.

Senada dengan sikap Luhut, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo memerintahkan kepada rakyat untuk tidak mempedulikan putusan IPT 1965 itu. Ia mengatakan bahwa Indonesia sudah hidup damai dan rukun. Ia juga tidak akan membiarkan orang luar mengacau di negeri ini. Ia mengklaim bahwa sikapnya ini sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Presiden Joko Widodo yang dengan tegas menolak untuk meminta maaf kepada PKI. Seperti yang kita ketahui bahwa salah satu pihak yang paling menentang komunis adalah TNI. Ini sudah terjadi sejak 1950-an, lebih tepatnya pasca pemilihan umum 1955 yang menempatkan PKI sebagai salah satu partai pemenangnya. Tentara pada waktu itu merupakan lawan politik PKI dan menolak penyebaran komunisme di Indonesia. Pada waktu terjadinya tragedi 1965 tentara merupakan unsur penting dan menjadi ‘eksekutor’ di lapangan. Hal yang demikian jelas dirasakan sampai sekarang dan dibuktikan dengan pernyataan Jenderal Gatot Nurmantyo tersebut. Respon pemerintah nampaknya menolak putusan tersebut.

Kita tentu ingat, belakangan ini kita mendapati berita tentang isu kebangkitan komunisme. Banyak yang memberitakan bahwa tanda-tanda kebangkitan komunisme sudah nyata adanya. Pernah diberitakan bahwa tepat pada hari lahir PKI akan dibagikan ribuan kaos bergambar palu-arit di berbagai kota di Indonesia. Ada pula pendapat mantan panglima TNI yang secara serius mengatakan bahwa tanda-tanda kebangkitan komunisme sudah nyata. Lebih mengerikan lagi ada berita orang diamankan karena memakai baju bergamar palu-arit. Di Semarang ada penjual klitikan kota lama yang diamankan ke kantor Kodim karena kedapatan menjual pin berlogo palu-arit. Buku karangan Benedict Anderson, Peter Edman, John Rossa, Asvi Warman Adam, Peter Kasenda, dan sederet penulis kondang lainnya disita dan diamankan. Buku, biar bagaimanapun merupakan senjata kaum cendekiawan. Menarik untuk dibahas, dari uraian diatas kita mendapati fenomena bahwa negara kita dewasa ini sedang mengalami fase trauma, mungkin lebih tepatnya phobia terhadap hantu komunisme. Rasa takut dan phobia itu muncul seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang memberi angin segar terhadap kajian ‘kekiri-kirian’ di Indonesia. Sejak runtuhnya Orde Baru tahun 1998, kajian mengenai sejarah dan pengetahuan yang dulu dilarang kini mulai terbuka. Buku-buku penting karya penulis dan peneliti Indonesianis mulai bermunculan di pasaran. Kaum muda mulai terbuka dan mencoba mereka-reka tabir yang selama ini disembunyikan pemerintah. Kemudian muncul diskusi dan kajian-kajian. Seiring dengan tuntutan kebebasan berpendapat maka arus ‘kiri’ semakin deras. Kajian mengenai marxisme sudah tak perlu sembunyi-sembunyi lagi, setelah Soeharto turun kaum cendekiawan bebas berdiskusi tanpa takut akan nada peluru dari Petrus. 

Dahulu, pada masa Orde Baru berkuasa buku-buku yang tidak mendukung pemerintah atau yang tidak disukai oleh pemerintah diberangus, bahkan pemerintah memiliki tulisan sejarah yang resmi mengenai Indonesia. Orde Baru benar-benar menggunakan hantu komunisme untuk melanggengkan kekuasaannya. Masih ingatkah dengan slogan ‘hati-hati bahaya laten komunisme’?. Ya, itu adalah kalimat yang sering digunakan pemerintah untuk menyelesaikan suatu permasalahan, dan terbukti kalimat itu ditakuti dan di iyakan oleh rakyat. Masih ingatkah dengan Budiman Sudjatmiko?. Ya, politisi tampan PDIP ini dulu adalah musuh Orde Baru. Hakim memvonis Budiman Sudjatmiko tigabelas tahun penjara. Pemerintah memberinya cap komunis agar ia segera dibenci oleh banyak orang. Di zaman Orde Baru barangsiapa mendapat cap sebagai komunis maka berakhir sudah hidupnya di Indonesia. Pada intinya Orde Baru benar-benar menggunakan trauma komunisme, hantu komunisme, phobia komunisme sebagai alat untuk berkuasa. Lalu kini, banyak kalangan yang mengatakan tentang bahaya laten komunis. Buku-buku yang dianggap ‘kiri’ banyak disita. Banyak orang yang takut akan kebangkitan komunisme di Indonesia. Disisi lain, banyak juga yang membenci cara-cara yang dilakukan oleh Orde Baru. Sadar atau tidak, tindakan pemerintah yang represif terhadap isu komunisme saat ini sama dengan yang dilakukan oleh Orde Baru. Padahal 1998 kita berhasil menumbangkan Orde Baru, kok cara-caranya masih kita lakukan?. Siapa yang sebenarnya bangkit, komunis atau Orde Baru?. Bukankah sudah jelas kalau keduanya merupakan hal yang sangat bertentangan. Jika kita melihat dari sejarahnya, keberadaan Orde Baru adalah anti-tesis dari Orde Lama yang saat itu dianggap pro ‘kiri’. Orde Baru lahir atas dasar untuk memerangi komunisme di Indonesia. Tragedi Gerakan 30 September 1965 adalah puncaknya. Kematian para jenderal TNI Angkatan Darat yang ditengarai dilakukan oleh PKI menjadikan partai itu dihancurkan, terjadi pembunuhan masal terhadap siapapun yang dianggap pro komunis. Komunis pun menjadi hantu paling menakutkan di Indonesia.

Kembali pada putusan IPT 1965. Lalu mengapa pemerintah bersikap yang demikian?. Mengapa pemerintah terkesan menolak putusan tersebut?. Bahkan sebelum siding IPT 1965 dimulai pemerintah Indonesia yang mengetahui akan diadakannya siding ini terkesan ‘cuek’. Bahkan salah satu portal berita online mengatakan pemerintah “geram” dengan hal tersebut. Padahal seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia terikat pada ketentuan Konvensi Genosida tahun 1948 dibawah hukum internasional. Dalam salah satu sila Pancasila pun disebutkan “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Memang, semua pihak mengakui kedasyatan tragedi ini. Tragedi tersebut menjadikan Indonesia terbelenggu dengan kelamnya masa lalu. Suhu politik sekarang ini juga merupakan akibat tragedi tersebut. Sejatinya putusan tersebut merupakan sebuah rekonsiliasi yang dilakukan oleh pengadilan internasional, yang dilakukan oleh orang-orang yang peduli dengan permasalahan di Indonesia yang tak kunjung usai. Namun tentu saja jalan rekonsiliasi ini menemui rintangannya sendiri. Terjadinya pro kontra sudah biasa. Bagi penikmat sejarah hal ini sudah menjadi sebuah keniscayaan. Negara sejatinya adalah persatuan cita-cita warga negaranya. Negara adalah rumah tangga dalam skala besar yang bertujuan untuk melindungi hak dan kewajiban warga negaranya. Bukan kesamaan agama yang menjadikan bangsa berdiri, bukan kesatuan bahasa yang menjadikan negara itu berdiri, melainkan kesamaan cita-cita dan tujuanlah yang menjadikan suatu bangsa dan negara berdiri. Dengan demikian negara seharusya bisa memberikan rasa aman terhadap tiap-tiap warganya. Terkait dengan putusan IPT 1965 itu tadi apapun sikap yang diambil oleh negara harusnya bisa memberikan keadilan dan rasa aman serta sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Yang terpenting adalah benar, entah nanti akan menimbulkan polemik atau tidak. Jika terjadi caos di masyarakat, anggap saja itu adalah risiko yang harus diambil. Pro kontra itu wajar, yang terpenting adalah bagimana menyelesaikan pro kontra tersebut.

Jika Jerman saja mengakui bahwa dirinya pernah menjadi Nazi , mengapa kita justru diam dan enggan berbicara dengan masa lalu? 
Terkait:
Foto : www.benarnews.org di unduh 27 Juli 2016
Suara Merdeka.com 20, 21, 22 Juli 2016
BBC Indonesia 21 Juli 2016 
Merdeka.com 12 Mei 2016
John Rossa, Dalih Pembunuhan Massal
Peter Edman, Komunisme Ala Aidit 

(oleh: Saiful Anwar-Sejarah Unnes)


EmoticonEmoticon