Menegaskan Revolusi Pendidikan

Revolution
Gejala baru-baru ini menunjukan seruan akan adanya perubahan Sistem Pendidikan Nasional. Sudah bukan rahasia lagi, melainkan telah menjadi pengetahuan publik bahwa Pendidikan Nasional sedang dalam keadaan yang kurang baik. Indikasinya adalah pendidikan Indonesia yang semula diarahkan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, kini teramat jauh dari tujuan itu. Malahan pendidikan sekarang ini mengarah kepada praktik-praktik komersialisasi. Terkusus pada Pendidikan Tinggi, bukan lagi pendidikan untuk masyarakat miskin. Melainkan pendidikan kini dikususkan untuk kalangan beruang.

Seruan revolusi bukan lagi digaungkan oleh segelintir orang dalam wacana di pojok-pojok Koran harian. Hal tersebut timbul karena dorongan psikologis masyarakat dan golongan cendekiawan di seluruh Indonesia. Karena keadaan sosial yang ada memang sangat menyudutkan posisi masyarakat kelas bawah di lingkaran kehidupan Pendidikan Indonesia. Dampaknya jelas, keadaan masyarakat yang semakin terhimpin suasana sosial yang merendahan akan menggeliat bagai cacing yang terinjak.

Semua mengakui bahwa Pendidikan di Indonesia sedang dalam masa pancaroba. Kering dan gersang, selain itu nuansa kegamangan juga muncul dari keadaan intelektualitas yang sedang tergadai oleh implikasi komersial dari pemangku kebijakan. Sebagai pemegang otoritas seharusnya Pemerintah dapat segera mengambil langkah bijak dalam menyelesaikan keadaan ini. Suasana pendidikan yang sudah tidak lagi nyaman berpotensi membentuk satu generasi yang ompong. Ompong dalam hal ini berarti umpul dalam berfikir dan bermental rendah.

Pengesahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Dikti) dikhawatirkan berbagai kalangan akan mendorong komersialisasi pendidikan. Salah satu pihak yang paling khawatir adalah mahasiswa. Apalagi bila merujuk pada kenaikan uang SPP yang terjadi di beberapa universitas usai pemberlakuan UU tersebut. Hal ini semakin menguatkan dugaan mahasiswa bahwa pemberlakuan UU ini akan menambah beban biaya baru kepada mereka.

Pendidikan merupakan kebutuhan penting bagi setiap manusia untuk mengembangkan kehidupannya sebagai pribadi, anggota masyarakat dan warga negara yang berkualitas sesuai dengan cita-cita yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Adanya pendidikan dimaksudkan untuk mengembangkan kehidupan dan taraf hidup seorang individu agar menjadi lebih baik, serta memiliki harkat dan martabat yang tinggi sebagai manusia. Pendidikan adalah instrumen penting bagi setiap bangsa untuk meningkatkan daya saing dalam percaturan politik, ekonomi, hukum, budaya serta pertahanan pada tata kehidupan masyarakat dunia secara global sehingga menyebabkan perubahan gaya hidup.

Pendidikan adalah salah satu cara untuk mengentaskan seseorang dari keterbelakangan ekonomi dan pengetahuan. Uyoh Sadulloh menyatakan bahwa tujuan pendidikan meliputi tiga ranah, yakni otonomi yang menunjuk kepada kemandirian untuk mengembangkan kemampuan; keadilan yang menunjuk kepada kesempatan bagi semua untuk berbudaya dan ikut dalam kehidupan ekonomi; pewarisan kebudayaan kepada genarasi berikut. UU no. 20 tahun 2003 juga merumuskan hakekat pendidikan sebagai sebuah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Oleh karena pentingnya pendidikan ini maka Sadulloh mengatakan bahwa pendidikan merupakan sebuah keharusan bagi manusia agar manusia dapat memiliki kemampuan dan kepribadian yang berkembang. Ini berarti pendidikan adalah sesuatu yang tidak boleh dilewatkan karena pendidikan membimbing setiap orang untuk mencapai sesuatu yang lebih baik. Itulah sebabnya setiap orang mengharapkan untuk mengeyam pendidikan setinggi dan sebaik mungkin. 

Pemerintah Indonesia menjamin pendidikan bagi semua warga negara melalui UUD 1945 pasal 31 ayat 1-3 bahwa (1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan; (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya; (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang. Ayat-ayat ini dimaksudkan sebagai penjabaran salah satu tujuan negara dalam UUD 1945, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan dimaksudkan untuk semua rakyat Indonesia dengan asas keadilan. 

Menyangkut sedikit tentang obrolan yang tabu namun menjadi populer belakangan ini, yaitu tentang paham Marxisme. Sebenarnya, marxisme adalah salah satu paham di antara beberapa paham lain yang memang pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Namun, representatif penguasa yang hegemonik dan akibat trauma sejarah menjadikan paham marxisme selalu dianak-tirikan. Berbeda dengan paham kapitalisme, yang diagung-agungkan, yang pada era globalisasi ini ternyata tidak kalah hebatnya menyengsarakan masyarakat dunia termasuk di negeri ini. Terbukti dewasa ini, tidak semua anak di negeri ini yang dapat mengenyam pendidikan secara layak.

Dalam beberapa kasus, pendidikan hanya menjadi alat bagi orang-orang kaya untuk meneruskan dinasti keluarganya. Supaya dianggap berkompeten, orang-orang kaya itu menggunakan pendidikan sebagai sarana. Akibatnya, konsep pendidikan yang semula adalah milik semua kini hanya menjadi milik beberapa kalangan saja. Inilah yang terjadi di Indonesia. Semakin berkembangnya zaman, penyelewengan terhadap pelaksanaan pendidikan di Indonesia semakin nyata dan jelas terlihat dengan inovasi yang direncanakan. Hal tersebut berdampak kepada kualitas dan standarisasi yang carut marut dalam proses pelaksanaannya.

Mahasiswa sebagai agen perubahan yang sedang bertransformasi untuk menjadi pelaku perubahan kini mulai menunjukan taringnya. Pasca reformasi ’98 yang cita-citanya tidak kunjung nampak itu, gerakan mahasiswa seakan usai. Pemimpin pergerakan mobilisasi massa terbesar sepanjang rezim Fasistis Orde Baru berdiri hilang bersama dengan arus politik yang menggulung semua idealisme yang telah dibangun sejak jauh. Kini sisanya hanya kenangan, romantika yang heroik namun hanya sebuah cerita.

Maklum saja, Orde Baru adalah rezim yang telah mendidik bangsa Indonesia menjadi kucing-kucing peliharaan. Rakyat dibuat buta tentang intelektualitas, apalagi sejarah. Rezim itu telah menjadikan aktivis Mahasiswa bergerak tanpa pemahaman politik yang mumpuni. Melainkan gerakan Mahasiswa pada saat ‘98 adalah aksi penggulingan penguasa yang dibungkus dengan plastik Reformasi. Cita-cita gerakan tersebut sama sekali berlainan dengan semangat gerakan yang telah digelorakan. Reformasi-reformasi dalam segala bidang kehidupan hanya menjadi hisapan jempol belaka. Nyatanya, para tokoh-tokoh reformasi kini malah berpikir layaknya Orde Zonder yang telah tumbang itu.

Melalui pendidikan seharusnya perasaan keterasingan (alienation) manusia, yang timbul akibat kontrol produksi oleh kaum borjuis (kapitalis), dapat diatasi. Pendidikan dapat membawa manusia pada kegiatan di mana mereka dengan penuh kebebasan dan kesadaran melakukannya. Kebebasan pribadi inilah yang seharusnya menjadi program mayarakat. Marx sendiri sudah merasa bahwa kaum borjuis tidak akan menyediakan pendidikan yang memadai untuk anak-anak kaum proletar. Pendidikan bagi kelas yang berkuasa hanya untuk mengejar tujuan mereka, bukan untuk kepentingan kelompok yang dikuasainya. 

Dalam buku Penyambung Lidah Rakyat, Soekarno dalam perjalanannya sebagai pemimpin pergerakan pernah menjadi seorang Guru sejarah. Dalam mengajar ia menggunakan azaz bahwa pendidikan harus diajarkan untuk membangkitkan satu ingatan kolektif. Ketika Gadjah Mada berteriak untuk memimpin perang, Soekarno berteriak untuk menegaskan bahwa perang melawan Imperialisme dan Kapitalisme adalah perangnya para mujahid. Ketika Majapahit dikisahkan sebagai kerajaan yang mahsyur, Soekarno mempertegas bahwa Nagari Nuswantoro atau Nusantara adalah satu kesatuan historis yang tidak terpisahkan. Namun sayang sekali, karir Soekarno sebagai Guru sejarah selesai saat surat dari kepala sekolah, menuduh Soekarno lebih sesuai menjadi seorang propagandis daripada Guru, karena cara mengajarnya yang terlalu berapi-api cenderung provokatif.

Sebagai insan yang cerdas sudah semestinya kita mencari trobosan dalam menyelesaikan masalah-masalah pendidikan yang ada. Keadaan semacam ini telah mendorong beberapa Kampus di Jawa Tengah dan Yogyakarta bergejolak. Sebagai komparador, UGM atau Univeritas Gadjah Mada adalah yang pertama meneriakan Revolusi Pendidikan. Kampus besar di Indonesia itu dianggap oleh para mahasiswanya juga memiliki masalah yang besar. Akhirnya tepat pada tangga 2 Mei 2016, Ribuan Mahasiswa UGM menuntut Revolusi Pendidikan merespon kebijakan Kampus dalam menerapkan Uang Kuliah Tunggal yang mahal. Sebelum itu, tanggal 5 April 2016, Mahasiswa Universitas Diponegoro atau Undip telah terlebih dahulu melakukan demonstrasi tentang penerapan kebijakan Sumbangan Pembangunan Institusi dan Uang Kuliah Tunggal yang rancu dan mahal. Aksi Mahasiswa tersebut disusul oleh aksi dari Mahasiswa Universitas Negeri Semarang tanggal 26 Mei 2016 dan Universitas Jendral Soedirman pada tanggal 16 Juni 2016 yang menolak kebijakan yang sama. Pada prinsipnya demonstrasi mahasiswa tersebut dilandaskan pada satu masalah, yaitu komersilnya Pendidikan Tinggi.

Revolusi pendidikan adalah satu masa dimana Pendidikan Indonesia harus benar-benar dirubah total dalam sistem dan pelaksanaannya. Pendidikan sekarang ini adalah pendidikan elitis. Tan Malaka pernah berujar bahwa, “Pendidikan yang terseleksi akan bersifat elitis dan jika pendidikan itu menjauhkan si cerdas dengan si miskin di Kampung maka Pendidikan itu tidak diberikan sama sekali”. Tujuan pendidikan adalah untuk mencerahkan. Sejarawan Nasional Prof. Anhar Gonggong menyebut kaum intelektual Indonesia sebagai “Kaum Terdidik Tercerahkan”. Karena beliau menganggap bahwa Pendidikan adalah gerbang menuju kemerdekaan yang sesungguhnya.
Pendidikan di Indonesia adalah Pendidikan yang diilhami dari falsafah kebudayaan Nusantara. Adapun unsur barat atau timur masuk, itu hanya sebagai penguat saja. Prinsip pendidikan nasional Indonesia tetaplah mengacu kepada Falsafah Bangsa, yaitu Pancasila. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa, “ Pendidikan sebagai kunci merdeka, sudah seharusnya diberikan kepada seluruh rakyat Indonesia tanpa memandang latar belakangnya”. Lugas ia dalam menerangkan Pendidikan Indonesia yang seharusnya dijiwai pada semangat mencerdaskan. Bukan malah membodohkan dan memenjarakan.
Sampai tulisan ini benar-benar selesai ditulis, Mahasiswa akan terus menyuarakan Revolusi Pendidikan sampai ketingkat Desa. Tidak adalagi unsur komersialisasi adalah wacana yang harus segera direalisasikan. Membangkitkan memori kolektif sebagai penerangan bahwa Pendidikan kita pada masa yang lampau sama sekali tidak mendidik orang menjadi Priyayi, kaena faktanya selama berabad-abad kaum Priyayi yang dianggap cerdas tidak mampu membawa bangsa Indonesia menuju pintu gerbang kemerdekaannya. Pendidikan yang sesungguhnya adalah mencetak manusia yang merdeka. Ia hadir sebagai pencerah kehidupan bangsa untuk menyongsong masa depan yang lebih baik. Bukan saja itu prinsip pendidikan untuk semua juga perlu diterapkan, supaya elitisme pendidikan tidak menjamur. Karena sistem yang diadopsi sejak masa Kolonial itu hanya membawa bangsa Indonesia menuju penjara peradabannya sendiri.

*Tulisan Oleh Elang Merah, seorang pegiat perubahan di lingkungan Kampus Unnes.


EmoticonEmoticon