Kontrovesi Kabinet di Indonesia

joko widodo

Masih hangat terdengar di telinga ketika kita mendengar kata reshuffle, ya, baru - baru ini tepatnya pada hari Rabu (27/7/2016) di Istana Negara. Presiden jokowi mengumumkan nama – nama pejabat pemerintahan yang di copot dan juga yang digeser dari posisi semula. Uniknya pada reshuffle kabinet kali ini nama – nama yang digadang tidak akan diganti atau digeser malah justru diganti ,sebagai contoh adalah pengangkatan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto. Mantan Panglima ABRI pada era pemerintah Soeharto ini dipilih menggantikan posisi Luhut Binsar Pandjaitan, yang bergeser menjadi Menteri Koordinator Kemaritiman. dalam sebuah sistem pemerintahan presidensil melakukan perombakan kabinet merupakan hak preogratif dari seorang presiden jadi sumua harus dapat menyikapi putusan presiden tersebut karna bagaimanapun presiden pasti memiliki pertimbangan tersendiri untuk melakukakan hal tersebut.

Perombakan kabinet atau yang sering kita sebut reshaffle memiliki makna suatu peristiea dimana seorang kepala pemerintah dalam hal ini presiden memutar atau mengganti komposisi menteri dalam kabinetnya. Biasanya perombakan kabinet dilakukan dengan memindahkan seorang menteri dari satu posisi ke posisi yang lain. Perombakan kadang diperlukan untuk mengganti menteri yang mengundurkan diri baik karena suatu skandal ataupun pensiun. Hal lain yang sering mendasari perombakan kabinet adalah untuk pemberian penghargaan atau hukuman bagi pendukung pimpinan pemerintahan, biasanya dari partai politik.

Di Indonesia sendiri , perombakan kabinet sudah beberapa kali terjadi, dalam perkembanganya hingga sampai sekarang kata reshuffle sudah tidak asing lagi di telinga rakyat indonesia karna jauh sebelum era jokowi perombakan kabinet juga pernah dilakukan oleh para presiden sebelumnya. Pemerintahan Republik Indonesia telah berjalan dengan pengalaman memiliki tujuh presiden, yakni pada era Orde Lama di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno (1945-1966), Orde Baru di bawah kekuasaan Presiden Soeharto (1966-1998), dan zaman Orde Reforamsi di bawah kendali lima Presiden, yakni Presiden BJ Habibie (1998-1999), Presiden Abdurrahman Wahid (1999-2001), Presiden Megawati Soekarnoputri (2001-2004), Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2014) dan Presiden Joko Widodo (2014-2019).

Sedikitnya tercatat dalam sejarah terjadi 26 kali perombakan kabinet yakni Kabinet Presidensial (2 September - 14 November 1945) dengan 21 orang menteri, Kabinet Sjahrir I (14 November 1945-12 Maret 1946) dengan 17 orang menteri, Kabinet Sjahrir II (12 Maret - 2 Oktober 1946) dengan 25 orang menteri, Kabinet Sjahrir III (2 Oktober 1946 - 3 Juli 1947) dengan 32 orang menteri, Kabinet Amir Sjarifuddin I (3 Juli - 11 November 1947) dengan 34 orang, Kabinet Amir Sjarifuddin II (11 November 1947 - 29 Januari 1948) dengan 37 orang, Kabinet Hatta I (29 Januari 1948 - 4 Agustus 1949) dengan 17 orang menteri, Kabinet pada masa Pemerintahan Darurat RI di bawah S Prawiranegara (19 Desember 1948 - 13 Juli 1949) dengan 12 menteri, dan Kabinet Hatta II (4 Agustus - 20 Desember 1949) dengan 19 menteri. Lalu selama masa Republik Indonesia Serikat (RIS) di bawah Kabinet Hatta III (20 Desember - 6 September 1950) dengan 17 menteri, Kabinet Pjs Perdana Menteri Susanto Tirtoprodjo (20 Desember 1949 - 21 Januari 1950) dengan 10 menteri, Kabinet Abdul Halim (21Januari-6September1950)dengan15menteri.

Lalu kembali kepada bentuk Republik, Kabinet Mohammad Natsir (6 September 1950 - 27 April 1951) dengan 18 menteri, Kabinet Sukiman-Suwirjo (27 April 1951 - 3 April 1952) dengan 20 menteri, Kabinet Wilopo (3 April 1952 - 30 Juli 1953) dengan 18 menteri, Kabinet Ali Sastroamidjojo I (30 Juli 1953 - 12 Agustus 1955) dengan 20 menteri, Kabinet Burhanuddin Harahap (12 Agustus 1955 - 24 Maret 1956) dengan 23 menteri, Kabinet Ali Sastroamidjojo II (24 Maret 1956 - 9 April 1957) dengan 25 menteri, Kabinet Djuanda ( 9 April1957-10Juli1959)dengan24menteri.
Setelah Presiden mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan memberlakukan Demokrasi Terpimpin, kabinet yang pernah ada adalah Kabinet Kerja I (10 Juli 1959 - 18 Februari 1960) dengan 33 menteri, Kabinet Kerja II (18 Februari 1960 - 6 Maret 1962) dengan 40 menteri, Kabinet Kerja III (6 Maret 1962 - 13 November 1963) dengan 60 menteri, Kabinet Kerja IV (13 November 1963 - 27 Agustus 1964) dengan 66 menteri.

Lalu Soekarno juga membentuk kabinet baru yang diberi nama Kabinet Dwikora I (27 Agustus 1964 - 22 Februari 1966) dengan 110 metneri atau dikenal dengan nama Kabinet 100 Menteri. Lalu Dwikora II (24 Februari - 28 Maret 1966) dengan 132 menteri yang hanya berumur satu bulan, Kabinet Dwikora III (28 Maret - 25 Juli 1966) dengan 79 menteri yang hanya berumur tiga bulan, Kabinet Ampera I (25 Juli - 17 Oktober 1967) dengan 31 menteri, dan Kabinet Ampera II (17 Oktober 1967 - 6 Juni 1968) dengan 24 menteri dipimpi suharto.
Era Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto tidak ada perombakan kabinet di tiap periode lima tahunan pemerintahannya atau tiap Repelita (Rencana Pembangunan Lima Tahun). Kabinet Pembangunan I (6 Juni 1968 - 28 Maret 1973) dengan 24 menteri, Kabinet Pembangunan II (28 Maret 1973 - 29 Maret 1978) dengan 24 menteri, Kabinet Pembangunan III (29 Maret 1978 - 19 Maret 1983 Soeharto) dengan 32 menteri, Kabinet Pembangunan IV (19 Maret 1983 - 23 Maret 1988) dengan 42 menteri dengan beberapa orang di antaranya merupakan menteri muda, Kabinet Pembangunan V (23 Maret 1988 - 17 Maret 1993) dengan 44 menteri, Kabinet Pembangunan VI (17 Maret 1993 - 14 Maret 1998) dengan 43 menteri, dan Kabinet Pembangunan VII (14 Maret - 21 Mei 1998) dengan 38 menteri yang berumur dua bulan seiring dengan kejatuhan Presiden Soeharto dari jabatannyasetelahmenyatakanberhentipada21Mei1998.

Tidak ada perombakan atau pergantian menteri pada era Soeharto dalam tiap periode lima tahun pemerintahannya, bahkan sebaliknya, terdapat sejumlah menteri yang bertahan dalam beberapa periode dari lima tahunan, seperti Menteri Penerangan Harmoko. Zaman berganti dengan datangnya era reformasi. Presiden BJ Habibie membentuk Kabinet Reformasi Pembangunan (21 Mei 1998 - 20 Oktober 1999) dengan 37 menteri.

Pada masa pemerintahan Habibie ini, sejumlah menteri mengundurkan diri seperti Menneg Investasi/Kepala BKPM Hamzah Haz mengundurkan diri pada 18 Mei 1998 karena memimpin Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Sementara Mendagri Syarwan Hamid, Menparsenibud Marzuki Usman, Mennaker Fahmi Idris, Menpangan dan Hortikultura AM Saefuddin, Menteri Perumahan dan Pemukiman Theo Sambuaga, Menpora Agung Laksono, Menko Ekuin Ginandjar Kartasasmita bersama-sama mengundurkan diri pada 27 September 1999 karena terpilih sebagai anggota DPR RI dalam Pemilu 1999 sehingga posisi mereka dijabatsecaraadinterimolehmenterilainnya.
Presiden Abdurrahman Wahid membentuk Kabinet Persatuan Nasional (26 Oktober 1999-9Agustus2001)dengan36menteri.

Pada 15 Februari 2000 Menko Polkam Wiranto diganti oleh Mendagri Soerjadi Soedirdja yang merangkap Menko Polkam ad interim. Pada 10 Agustus 2000 Menko Ekuin Kwik Kian Gie diganti oleh Rizal Ramli, pada 26 November 1999 Menko Kesra dan Pengentasan Kemiskinan Hamzah Haz diganti oleh Basri Hasanuddin, pada 7 Februari 2001 Menteri Hukum dan Perundang-undangan Yusril Ihza Mahendra diganti oleh Baharuddin Lopa, pada 26 April 2000 Menperindag Jusuf Kalla diganti oleh Luhut Binsar Panjaitan, pada 15 Maret 2001 Menhutbun Nurmahmudi Ismail diganti oleh Marzuki Usman, pada 26 April 2000 Menneg Penanaman Modal dan Pembinaan BUMN Laksamana Sukardi diganti oleh Rozi Munir, pada 15 Februari 2001 Sekretaris Negara Alirahman diganti oleh Bondan Gunawan. Bondan Gunawan hanya bertahan hingga 29 Mei 2000 dan digantikan oleh Djohan Effendi.

Gus Dur pada masa pemerintahannya juga pernah merombak struktur dan anggota kabinetnya besar-besaran pada 23 Agustus 2000. Ia menghapus Kementerian Koordinator Bidang Kesra dan Pengentasan Kemiskinan (fungsinya melebur ke Menko Polsoskam), Kementerian Negara Otonomi Daerah (urusan Otonomi Daerah dimasukkan ke Kementerian Dalam Negeri), Kementerian Negara Penanaman Modal dan Pembinaan BUMN, Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga, Kementerian Negara Masalah-Masalah Kemasyarakatan.

Kementerian Hukum dan Perundang-Undangan digabungkan dengan Kementerian Negara Urusan HAM menjadi Kementerian Kehakiman dan HAM. Kementerian Tenaga Kerja digabungkan dengan Kementerian Negara Transmigrasi dan Kependudukan menjadi Kementerian Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Kependudukan. Selain itu Gus Dur membentuk kementerian baru yakni Kementerian Muda Urusan Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia dan Kementerian Muda Urusan RestrukturisasiEkonomiNasional.

Pada perombakan kabinet 23 Agustus 2000 itu Gus Dur memilih Susilo Bambang Yudhoyono yang sebelumnya Mentamben menjadi Menko Polsoskam. Surjadi Soedirdja tidak lagi menjadi Menko Polkam ad interim dan kembali pada jabatan Mendagri. Purnomo YusgiantorodipilihjadiMentamben.
Selain itu Menteri Keuangan Bambang Sudibyo digantikan oleh Prijadi Praptosuhardjo, Menteri Pertanian Mohammad Prakosa diganti oleh Bungaran Saragih, Mennaker Bomer Pasaribu diganti oleh Al Hilal Hamdi, Menparseni Hidayat Jaelani diganti oleh I Gede Ardika sekaligus menjadi Menparbud, Menneg Pendayagunaan Aparatur Negara Freddy Numberi digantikanRyaasRasyid.

Gus Dur kembali merombak kabinetnya pada 1 Juni 2001 dengan mengganti Menkopolsoskam Susilo Bambang Yudhoyono ke Agum Gumelar (sebelumnya menjabat Menhan), Menhan Juwono Sudarsono digantikan oleh Mahfud MD, Menteri Kelautan dan Perikanan Sarwono Kusumaatmadja diganti oleh Rokhmin Dahuri, Jaksa Agung Marzuki Darusman digantikan oleh Baharuddin Lopa dan pada 10 Juli 2001 beralih ke Marsillam Simanjuntak.

Untuk ketiga kalinya, Gus Dur merombak kabinet pada 12 Juni 2001 atau hanya 11 hari setelah perombakan kabinet kedua. Burhanuddin Abdullah menjadi Menko Perekonomian menggantikan Rizal Ramli dan Rizal Ramli beralih ke Menteri Keuangan, Anwar Supriyadi menjadi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara menganggantikan Ryaas Rasyid.

Presiden Megawati Soekarnoputri membentuk Kabinet Gotong Royong (9 Agustus 2001 - 20 Oktober 2004) dengan 33 menteri. Pada 11 Maret 2004, Megawati menyetujui pengunduran diri Menko Polhukam Susilo Bambang Yudhoyono. Pada 19 April 2004, giliran Megawati menyetujui pengunduran diri Jusuf Kalla. Yudhoyono dan Jusuf Kalla berpasangan menjadi capres dan cawapres pada Pemilu 2004 dan memenangkan Pilpres 2004. 

Presiden Yudhoyono membentuk Kabinet Indonesia Bersatu (21 Oktober 2004 - 20 Oktober 2009) dengan 37 menteri dan Kabinet Indonesia Bersatu II (22 Oktober 2009 - 20 Oktober2014)dengan38orang.

Pada Kabinet Indonesia Bersatu Jilid I, terjadi pergantian menteri, antara lain, Menko Perekonomian Aburizal Bakrie digantikan oleh Boediono pada 7 Desember 2005 dan Boediono digantikan oleh Sri Mulyani pada 13 Juni 2008. Aburizal Bakrie menggantikan Menko Kesra Alwi Shihab. Mensesneg Yusril Ihza Mahendra pada 9 Mei 2007 digantikan oleh Hatta Rajasa. Pada 9 Mei 2007, Menkominfo Sofjan Djalil digantikan oleh M Nuh, dan M Lukman Edy menggantikan Syaifullah Yusuf sebagai Menteri Percepatan Pembangunan DaerahTertinggal.

Pada 30 Maret 2007, Mendagri M Maruf digantikan oleh Widodo AS (merangkap Menko Polhukam) sebelum kemudian digantikan oleh Mardiyanto pada 29 Agustus 2007. Menteri Hukum dan HAM Hamid Awaluddin pada 9 Mei 2007 digantikan oleh Andi Mattalatta, Menkeu Jusuf Anwar pada 7 Mei 2005 digantikan oleh Sri Mulyani, Menperin Andung Nitimihardja pada 7 Desember 2005 digantikan oleh Fahmi Idris. Menhub Hatta Rajasa pada 9 Mei 2007 digantikan oleh Jusman Syafii Djamal. Mennakertrans Fahmi Idris pada 7 Desember 2005 digantikan oleh Erman Suparno.

Selama Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II, Menko Perekonomian Hatta Rajasa diganti oleh Chairul Tanjung pada 13 Mei 2014 karena Hatta mencalonkan diri sebagai cawapres pada Pilpres 2014. Sebelumnya pada 19 Oktober 2011, Menkumham Patrialis Akbar digantikan oleh Amir Syamsuddin, 20 Mei 2010 Menkeu Sri Mulyani digantikan oleh Agus Martowardojo (Agus pada 19 April 2013 digantikan oleh Hatta selaku Pelaksana Tugas Menkeu sebelum digantikan oleh Chatib Basri pada 21 Mei 2013).

Pada 19 Oktober 2011, Mentamben Darwin Zahedy Saleh digantikan oleh Jero Wacik (sebelumnya Menparekraf), Mendag Mari Elka Pangestu bergeser ke Menparekraf dan jabatan Mendag digantikan oleh Gita Wirjawan (Gita diganti Bayu Krisnamurthi pada 31 Januari 2014 dan Bayu diganti oleh Muhammad Lutfi pada 14 Februari 2014), Menhub Freddy Numberi diganti oleh EE Mangindaan (sebelumnya Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan jabatan itu beralih kepada Abubakar Azwar), Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad digantikan oleh Sharif Cicip Sutardjo, Menristek Suharna Surapranata digantikan oleh Gusti Muhammad Hatta (sebelumnya Menteri LH dan jabatan Menteri LH beralih kepada Balthasar Kambuaya), Menteri BUMN Mustafa Abubakar digantikan oleh Dahlan Iskan, Menteri Perumahan Rakyat Suharso Manoarfo digantikan oleh Djan Faridz.

Menkes Endang Rahayu Sedyaningsih wafat dan digantikan oleh Pelaksana Tugas Menkes Ali Ghufron Mukti pada 30 April 2012 sebelum kemudian digantikan oleh Nafsiah Mboi14Juni2012.
Menteri Agama Suryadharma Ali diganti oleh Lukman Hakim Saefuddin pada 9 Mei 2014.
Menpora Andi Mallarangeng digantikan oleh Menko Kesra selaku Pelaksana Tugas Menpora Agung Laksono pada 7 Desember 2012 sebelum beralih kepada Roy Suryo pada 15 Januari 2013.

Sumber :
Suprapto,bibit. 1985.perkembangan kabinet dan pemerintahan di indonesia. Ghalia indonesia. Jakarta.

http://jambi.tribunnews.com/2015/08/13/ini-perombakan-kabinet-era-megawati-dan-sby
http://www.antaranews.com/berita/512059/perombakan-kabinet

(oleh:Risaldi Danang Adi Saputro-Sejarah Unnes)

Hikayat Portugis di Jepara

Gerbang benteng portugis jepara
Gerbang Benteng Portugis di Jepara
Sejarah kelam penjajahan terhadap bangsa ini memang meninggalkan cerita yang luar biasa. Meski itu sudah berjalan beberapa tahun yang lalu dan hampir dipastikan pelaku sejarah atau saksi sejarah sudah tidak ada lagi, tapi beberapa peninggalan penjajah di negeri ini masih bisa kita lihat keberadaannya. Seperti Benteng Portugis yang bisa kita saksikan di Desa Banyumanis, Kec. Donorojo Kab. Jepara.
Dalam Sejarah Benteng Portugis tercatat bahwa Benteng ini pernah digunakan oleh dua masa penjajahan dan negara yang berbeda yaitu oleh pendirinya sendiri, Bangsa Portugis sekitar abad 16 dan masa pendudukan Jepang saat Perang Dunia ke II abad 20.

Sejarah Pembangunan  Benteng Portugis
Benteng Portugis ini dibangun tidak lepas karena keinginan Kerajaan Mataram untuk mengalahkan VOC (Belanda) yang akhirnya meminta bantuan kepada pihak ketiga yang bermusuhan dengan Belanda yaitu Portugis. Sebelumnya diceritakan Pada tahun 1916 Kota Sunda Kelapa / Jayakarta diduduki oleh VOC Belanda dan merupakan awal pendudukan Imperialis Belanda atas Bumi Indonesia. Sultan Agung yang saat itu merupakan Raja Kerajaan Mataram Islam merasa bahwa keberhasilan Belanda menguasai Jayakarta akan mengancam kekuasaan Mataram. Sehingga Sultan Agung berinisiatif untuk menyerang Belanda dengan mempersiapkan armada perangnya untuk menyerang kota Jayakarta yang diduduki oleh VOC Belanda. Masa penyerangan Sultan Agung terhadap VOC berlangsung selama 2 tahun berturut-turut, yaitu antara 1628 sampai 1629 tapi kekalahan diderita oleh pihak Mataram. Atas kekalahan tersebut Sultan Agung berfikir bahwa kemenangan atas Belanda dapat diraih jika serangan dilancarkan dari dua arah secara bersamaan yaitu dari darat dan laut. Sedangkan pasukan Mataram hanya mahir dalam peperangan di darat. Untuk itulah Sultan Agung meminta bantuan kepada Bangsa Portugis yang saat itu adalah seteru dari VOC. Itulah sebabnya kenapa ada Benteng Portugis di kota Jepara.

Bangsa Portugis hanya sebentar menempati benteng ini. Ada dua versi cerita yang membuat Portugis meninggalkan benteng ini. Versi pertama, Banyaknya korban yang berjatuhan serta menghilang secara misterius dari Bangsa Portugis memaksa Portugis meninggalkan Benteng ini. Konon di sekitar Pulau Mandalika tardapat pusaran air laut yang menurut cerita rakyat, pusaran air itu adalah pintu gerbang Keraton Luweng Siluman yang di rajai oleh siluman Buaya Putih. Siluman Buaya Putih pernah bersumpah setelah dikalahkan oleh Ki Leseh bahwa, siapapun orang yang berkulit putih seperti dengan warna kulitnya akan disedot dalam pusaran air lauh hingga orang tersebut hilang entah kemana. Karena seringnya kejadian misterius itu ditambah dengan cerita rakyat sekitar yang mulai dipercaya oleh Bangsa Portugis membuat mereka meninggalkan benteng tersebut. Meski itu hanya cerita rakyat atau mitos tapi setidaknya itulah saat ini salah satu cerita yang dipercaya oleh masyarakat sekitar.

Versi kedua adalah, Dahulu jalur perdagangan Kerajaan Demak masih dipusatkan melalui laut jawa. Tapi seiring perpindahan pusat kerajaan Demak Ke Pajang sehingga jalur perdagangan dilaut jawa menjadi sepi karena rata-rata pedagang mengalihkan jalur pengiriman dagangan mereka lewat jalur darat. Hal itulah yang membuat Portugis meninggalkan benteng tersebut begitu saja dan dibiarkan begitu saja tanpa diurus dan ditumbuhi semak belukar dan tumbuhan liar. 

 Saat masa perang dunia II, Jepang menduduki Indonesia dan menempati benteng itu kembali sebagai tempat pengintaian atas musuh-musuh mereka dari jalur laut jawa. Penjajah Jepang mempekerjakan penduduk sekitar dengan sistem romusha (kerja paksa)untuk membersihkan benteng, menara yang sudah rusak dibangun lebih tinggi lagi serta rumah dibagian tengah benteng dibangun kembali sebagai tempat tinggal petugas pengintai. Dibawah menara dibangun sebuah terowongan yang bisa tembus ke pantai untuk mempercepat tugas pengintai yang bertugas di benteng ini jika hendak pergi ke pantai. Jepang memanfaatkan benteng ini sampai mereka kalah dalam Perang Dunia Ke II setelah kota Nagasaki dan Hiroshima dibom atom oleh sekutu (Amerika) hingga memaksa mereka angkat kaki dari Indonesia.
benteng portugis jepara
Salah satu meriam di Benteng Portugis Jepara
Perkembangan Benteng Portugis saat ini

Seiring dengan berkembangnya waktu benteng portugis jepara mengalami pergeseran dari fungsi aslinya yang dimana dahulu digunakan sebagai benteng pertahanan baik oleh portugis maupunn jepang dari ancaman musuh sekarang dijadikan sebagai objek wisata bersejarah andalan kabupaten jepara, Berbagai pesona bisa kita nikmati jika melakukan wisata liburan di benteng portugis jepara, selain menawarkan objek wisata bersejarah benteng portugis juga memiliki letak yang strategis yaitu di pesisir utara pulau jawa yang dimana terkadang memberikan pesona tersendiri bagi para pengunjung. memancing di sekitar benteng sambil menikmati pemandangan pulau Mandalika yang berada di seberang benteng, mendaki di bukit Genuk yang tidak jauh dari Benteng Portugis, atau hanya sekedar menjelajah sekitar benteng untuk lebih mengenal sejarah Benteng Portugis.

(oleh: Risaldi Danang Adi Saputro-Sejarah Unnes)

Menghilangkan Kemiskinan

cara menghilangkan kemiskinan
Kemiskinan adalah gejala masyarakat karena kurang terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan bertahan hidup dilihat dari segi ekonominya. Terlebih di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Sampai saat ini masih banyak saudara-saudara dan masyarakat Indonesia tingkat hidupnya berada di garis ekonomi menengah kebawah. Satu hal yang patut dicarikan penyelesaian dari semua pihak.

Menurut Abu Anas dalam artikel terbitan Prisma, mengenai kemiskinan, sejak Soeharto pada April 1993 membahas program “mengentaskan” kemiskinan. Sejak itu pula sampai pembahasan orang-orang yang dibawah garis kecukupan ini masih menjadi kajian utama pemerintah. Mengentaskan kemiskinan yang oleh Prof. Harimurti Kridalaksana ialah “menolong orang-orang miskin”. Hal ini adalah semacam program amaliah dari pemerintah.

Gerakan amaliah dari pemerintah sampai sekarang masih dapat kita jumpai di Indonesia manakala setiap kebijakan menaikan harga BBM dengan dalih untuk mengurangi subsidi. Padahal jika ditarik ke akar, pemerintah punya andil membuat BBM itu disubsidi. Subsidi pula dapat dikatakan sebagai gerakan amaliah dari pemerintah. Sejalan dengan ini, menurut Hotman Siahaan dalam harian Kompas tertanggal 15 Desember 1988, mengenai gerakan amaliah pada dasarnya menimbulkan ketergantungan yang semakin tinggi karena bisa menimbulkan mental subsidi dan melemahkan inisiatif. Oleh sebab itu tahapan amaliah harus segera diubah untuk meningkatkan tingkat kedewasaan rakyat.

Kesejahteraan rakyat yang dicanangkan pemerintah melalui berbagai subsidi dan Bantuan Langsung Tunai yang sering diluncurkan pemerintah sebenarnya mengentaskan kemiskinan. Kemiskinan yang baru dimungkinkan akan tetap ada manakala masih berdasarkan sistem dan struktur yang ada. Karena mengentaskan kemiskinan belumlah menuntaskan atau menghabiskan kemiskinan.

Bicara mengenai kemiskinan, bicara pula mengenai fakir miskin. Dalam pembahasan ini ada pertanyaan, bagaimana fakir miskin dalam Al-Quran. Menurut Buletin DDII No.7 Tahun XX 1993. Secara jelas Al-Quran membela dan memihak kaum dhuafa. Termaktub dalam Quran Surah Al-Qashash: ayat 5-6 yang berbunyi “Dan Kami hendak member karunia kepada orang-orang tertindas (mustadhafain atau dhuafa) di bumi dan hendak menjadikan mereka pemimpin dan menjadikan mereka orang-orang yang mewarisi bumi. Dan Kami tegakkan kedudukan mereka di bumi.”. Namun melihat kenyataan di bumi, masih banyak kaum tertindas dan fakir yang tetap tertindas dan miskin. Satu hal keyakinan kita bahwa Allah akan memenuhi janji-Nya. Pun juga dengan Al-Qashash: 5-6 tersebut. Lantas bagaimana menurut manusia jika realita masih menampakan demikian? Mengapa?

Allah Yang Maha Mengetahui tahu benar bahwa masyarakat dunia telah terpecah atau terbagi atas kaum-kaum. Ada kaum kaya yang menindas, dan ada kaum miskin yang tertindas. Demikian yang mula-mula terkandung maksud dari Al-Qashash. Mungkin ada sebagian orang yang menyangkal masyarakat manusia telah terpecah ke dalam kelompok-kelompok. Ada orang yang mengatakan itu tidak terjadi manakala di masjid. Di masjid biar miskin maupun kaya, majikan atau buruh, bila ia datang lebih dahulu, maka berhak menempati saf terdepan. Memang ada benarnya bila dilihat secara formal. Namun ketika diperlihatkan keadaan dan kondisi di pabrik, di perkebunan, akan lain cerita dengan di masjid.

Turunnya Surah Ar Ra’du ayat 11 yang berbunyi “Sesungguhnya Allah tiada mengubah keadaan suatu kaum, kecuali jika mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri.”. Surah ini mengokohkan pandangan bahwa umat manusia sudah terpecah-pecah menjadi kaum-kaum. Perkembangan sejarah peradaban manusia yang terus berjalan menimbulkan perpecahan itu. Sejarah mencatat bagaimanapun terampilnya seseorang, ia tidak akan bisa menjadi kaya tanpa menguasai hasil tenaga kerja orang lain secara langsung maupun tidak langsung. Relasi internal akan menjadi timpang karena sebuah sistem yang mempunyai struktur inilah yang kemudian menjadi ada sebagian orang yang kaya dan ada juga yang miskin.

Seperti diketahui, menurut Abu Anas, masyarakat primitif berjumlah terpecah menjadi kaum atau kelompok. Hidup secara bersama, seperti mencari makan dan makan bersama. Setelah manusia makin maju, setelah ada sebagian manusia berhasil menguasai hasil tenaga kerja manusia yang lainnya mulailah ia berangsur menjadi kaya. Timbullah yang kaya dan miskin.

Seseorang tak akan dapat bekerja jika darah tidak mengalir dalam tubuh seseorang itu. Karena itulah sesungguhnya hasil tenaga kerja orang lain yang dikuasai oleh orang kaya itu adalah jumlah darah yang mengalir pada tubuhnya. Ia telah berhenti menjadi manusia manakala darah tidak mengalir lagi. Dan Allah tahu benar bahwa ada manusia yang suka memakan darah manusia lain baik secara langsung maupun tidak langsung.

Dinyatakan pula pada Surah Al-An’am: ayat 145 yang berbunyi “Katakanlah: tiada kuperoleh dalam apa yang diwahyukan kepadaku yang diharamkan atas orang memakannya, kecuali mayat (bangkai), darah yang mengalir atau daging babi, karena demikian itu keji dan fasik”. Tuan budak memang tidak secara langsung memakan darah yang mengalir dalam tubuh budak-budaknya. Ia menghirup atau memakannya melalui pemilikan hasil tenaga kerjanya. Mungkin karena itulah HOS. Tjokroaminoto dalam tulisannya “Apakah Sosialisme itu?’  mengatakan bahwa menghisap keringat orang bekerja, memakan hasil kerja orang lain, tidak memberikan bagian keuntungan yang semestinya (dengan seharusnya). Semua perbuatan serupa itu yang oleh Karl Marx disebut dengan Meerwaarde adalah dilarang sekeras-kerasnya oleh agama Islam, karena itu memakan riba’ belaka.

Bertolak dari Surah Ar-Ra’du ayat 11, maka yang paling bertanggung jawab atas belum terwujudnya apa yang dijanjikan Allah dalam Surah Al-Qashash: 5-6 ialah kaum tertindas dan miskin itu sendiri. Jika orang kaya itu benar-benar beragama Islam secara lahir dan batin tentu dia turut bertanggung jawab. Konsekwensinya ia akan berhenti memakan darah yang mengalir dalam tubuh orang lain. Dan hak-hak yang terdapat dalam hartanya akan diserahkan. Jika berbuat demikian, maka berhenti pulalah ia menjadi orang kaya. Lain jika Islamnya setengah-setengah. Sikap orang kaya yang berkomitmen dengan agama Islam sesuai dengan Surah Azzariyat ayat 19 yang berbunyi “Dalam harta orang kaya ada hak orang miskin yang tidak meminta”. Persoalannya adalah orang kaya itu bersedia menyerahkan hak itu kepada yang bersangkutan? Tegasnya kaum tertindas dan miskin itulah yang harus merubah nasib hidupnya dengan tidak lagi ketergantungan. Peranan pihak lain hanya bersifat bantuan.

Sedangkan menurut Masdar Mashud dalam tulisannya di Tempo tertanggal 1 Mei 1993 mengatakan, kemiskinan itu bukan terjadi karena takdir Tuhan, melainkan karena sistem atau struktur yang timpang. Dan itu hasil ulah manusia sendiri secara keseluruhan. Sebab itu jika kemiskinan hendak diatasi, satu-satunya jalan ialah mengubah sistem atau sturktur yang timpang tadi sedemikian rupa sehingga setiap orang dijamin dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri.

Tujuan yang hendak dicapai Surah Al-Qashash: 5-6 bukan sebatas mengentaskan kemiskinan melainkan menuntaskan kemiskinan. Untuk itu sistem dan struktur yang timpang harus diganti dengan sistem atau struktur yang adil. Dengan terwujudnya Al-Qashash: 5-6 di bumi, maka tak ada lagi orang yang meminta-minta, yang mengharap belas kasihan akan diberi zakat. Hukum zakatnya masih ada, tetapi tak lagi berfungsi yang diyakini kata Abu Anas suatu saat pasti tidak aka ada lagi jurang antara kaya dan miskin di bumi.


Seperti kita telaah bersama, kemiskinan adalah hal yang memang sekarang ada dan harus kita sadari sebagai orang berakal untuk turut serta memikirkan nasib saudara kita yang masih kekurangan dengan bijak dan tepat. Dengan kemandirian orang-orang miskin yang dari dalam diri sendirinya mempunyai harapan dan kemauan untuk berubah. Maka pemegang kebijakan negeri ini haruslah sadar dan tahu betul pendekatan bijak terhadap sebagian besar rakyatnya ini, jika memang pemerintah mengaku dirinya beradab dan beragama. Wallahualam bishawab.

(oleh: Muhammad Ulil Fachrudin-Sejarah Unnes)

Merespon Putusan IPT 1965

ordebaru dan komunis
Tidak akan ada lagi sekarang keadilan 1965
Tragedi 1965 adalah tragedi paling kelam yang pernah dialami bangsa Indonesia. Penyelesaian masalah ini tak kunjung selesai. Waktu berlalu dan pemerintah berganti namun rekonsiliasi tak kunjung terrealisasi. Agar tidak salah persepsi kita harus luruskan dulu apa yang dimaksud kejahatan 1965 sebagaimana yang disidangkan di Den Haag, Belanda. Kejahatan 1965 yang dimaksud adalah penghilangan nyawa ribuan rakyat, penahanan tanpa melalui pengadilan, kejahatan seksual, genosida, dan kerja paksa oleh pemerintah Indonesia pasca Gerakan 30 September 1965 itu meletus. Yang menjadi sasaran dalam kejahatan ini adalah orang-orang yang dianggap pro PKI. Memang, pada waktu itu suhu politik Indonesia sangat panas dan ditambah efek domino perang dingin antara blok barat dan timur memaksa Indonesia merasakan efek yang sangat pahit, PKI pun menjadi “common enemy” rakyat Indonesia pada waktu itu. Pada tanggal 20 Juli 2016 dilaksanakan sidang yang diprakarsai oleh Internasional People’s Tribunal (IPT) 1965 di Den Haag, Belanda. Hasil putusan sidang tersebut menyatakan pemerintah Indonesia bertanggung jawab atas kejahatan kemanusiaan Gerakan 30 September 1965. 

Putusan tersebut mencakup tindakan kemanusiaan yang dilakukan Indonesia yakni pembunuhan terhadap sekitar 400.000 hingga 500.000 orang yang melanggar UU KUHP pasal 138 dan 140 dan UU No.26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM. Kedua adalah hukuman penjara tanpa proses hukum terhadap sekitar 600.000 orang. Ketiga, perbudakan, yaitu tahanan dipaksa untuk melakukan kerja paksa dibawah kondisi yang bisa dikategorikan sebagai bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan dan juga pelanggaran atas Konvensi mengenai Kerja Paksa tahun 1930. Keempat, penyiksaan yang dilakukan oleh pemerintah dalam skala besar dan terjadinya pembunuhan masal. Kelima adalah penghilangan nyawa secara paksa dan tidak diketahuinya nasib korban yang selamat. Keenam adalah kekerasan seksual sebagaimana yang tercatat di Komnas Perempuan. Ketujuh, yakni pengasingan yang dilakukan oleh negara dengan mencabut paspor dan kewarganegaraan bagi yang diduga terlibat. Kedelapan tentang propaganda yang tidak benar tentang tragedi yang terjadi di Lubang Buaya. Kesembilan adanya keterlibatan negara lain seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Australia terhadap tragedi pasca Gerakan 30 September 1965. Kesepuluh Indonesia dituduh melakukan genosida dengan maksud untuk menghilangkan nyawa suatu kelompok masyarakat tertentu.

Dilansir dari Merdeka.com tanggal 25 Juli 2016, untuk menanggapi putusan IPT 1965 tersebut pemerintah Indonesia akan melakukan koordinasi dengan Komnas HAM soal putusan IPT 1965. Komnas HAM tentu menghargai proses pengambilan keputusan dan hasil IPT 1965. Setelah menerima materi ini, tindak lanjut Komnas HAM akan sejalan dengan mandat dan fungsi pokok sebagai lembaga negara, begitu kurang lebih kata ketua Komnas HAM Imdadun Rahmat. Pada saat yang sama Komisioner Komnas HAM, Roy Chatul Aswidah, menambahkan bahwa pihaknya masih akan mendalami putusan tersebut. Untuk menyelesaikan masalah ini pemerintah akan berkoordinasi dengan lembaga terkait. Pemerintah mengatakan bahwa lembaga-lembaga negara harus berkoordinasi untuk menyelesaikan masalah ini. Pemerintah pun harus sadar bahwa masalah ini sudah “mangkrak” selama bertahun-tahun. Menteri Koordinatur Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bahwa ia tidak mempedulikan putusan tersebut karena putusan hanya berdasarkan asumsi. Ia juga berdalih bahwa dalam IPT 1965 data yang terkumpul tidak valid karena hanya berasal dari LSM. Data tersebut menurut Luhut adalah data fiktif, data tersebut adalah hasil dari laporan Sumarmo (TNI) yang pada saat itu bertugas di Pati Jawa Tengah, kepada presiden Sukarno pada tahun 1966. Indonesia pun nampaknya memang tak terima dengan putusan ini, pemerintah terlihat geram sekaligus naik darah pasalnya dalam putusan sidang tersebut Indonesia didesak untuk meminta maaf kepada para korban tragedi 1965. Dalam kesempatan lain Luhut mengatakan bahwa dirinya menduga bahwa dibelakang IPT 1965 ada pihak asing, bahkan ia juga mengatakan bahwa orang-orang yang menyelenggarakan IPT 1965 itu “kurang kerjaan” dan pikirannya bukan Indonesia lagi. Indonesia memang sudah lama mengangkat isu ini, bahkan mungkin setiap tahun isu ini selalu menjadi perbincangan hangat terlebih saat menjelang bulan September-Oktober. Tak jarang pula isu ini dijadikan alat politik salah satu pihak untuk menjatuhkan lawannya.

Senada dengan sikap Luhut, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo memerintahkan kepada rakyat untuk tidak mempedulikan putusan IPT 1965 itu. Ia mengatakan bahwa Indonesia sudah hidup damai dan rukun. Ia juga tidak akan membiarkan orang luar mengacau di negeri ini. Ia mengklaim bahwa sikapnya ini sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Presiden Joko Widodo yang dengan tegas menolak untuk meminta maaf kepada PKI. Seperti yang kita ketahui bahwa salah satu pihak yang paling menentang komunis adalah TNI. Ini sudah terjadi sejak 1950-an, lebih tepatnya pasca pemilihan umum 1955 yang menempatkan PKI sebagai salah satu partai pemenangnya. Tentara pada waktu itu merupakan lawan politik PKI dan menolak penyebaran komunisme di Indonesia. Pada waktu terjadinya tragedi 1965 tentara merupakan unsur penting dan menjadi ‘eksekutor’ di lapangan. Hal yang demikian jelas dirasakan sampai sekarang dan dibuktikan dengan pernyataan Jenderal Gatot Nurmantyo tersebut. Respon pemerintah nampaknya menolak putusan tersebut.

Kita tentu ingat, belakangan ini kita mendapati berita tentang isu kebangkitan komunisme. Banyak yang memberitakan bahwa tanda-tanda kebangkitan komunisme sudah nyata adanya. Pernah diberitakan bahwa tepat pada hari lahir PKI akan dibagikan ribuan kaos bergambar palu-arit di berbagai kota di Indonesia. Ada pula pendapat mantan panglima TNI yang secara serius mengatakan bahwa tanda-tanda kebangkitan komunisme sudah nyata. Lebih mengerikan lagi ada berita orang diamankan karena memakai baju bergamar palu-arit. Di Semarang ada penjual klitikan kota lama yang diamankan ke kantor Kodim karena kedapatan menjual pin berlogo palu-arit. Buku karangan Benedict Anderson, Peter Edman, John Rossa, Asvi Warman Adam, Peter Kasenda, dan sederet penulis kondang lainnya disita dan diamankan. Buku, biar bagaimanapun merupakan senjata kaum cendekiawan. Menarik untuk dibahas, dari uraian diatas kita mendapati fenomena bahwa negara kita dewasa ini sedang mengalami fase trauma, mungkin lebih tepatnya phobia terhadap hantu komunisme. Rasa takut dan phobia itu muncul seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang memberi angin segar terhadap kajian ‘kekiri-kirian’ di Indonesia. Sejak runtuhnya Orde Baru tahun 1998, kajian mengenai sejarah dan pengetahuan yang dulu dilarang kini mulai terbuka. Buku-buku penting karya penulis dan peneliti Indonesianis mulai bermunculan di pasaran. Kaum muda mulai terbuka dan mencoba mereka-reka tabir yang selama ini disembunyikan pemerintah. Kemudian muncul diskusi dan kajian-kajian. Seiring dengan tuntutan kebebasan berpendapat maka arus ‘kiri’ semakin deras. Kajian mengenai marxisme sudah tak perlu sembunyi-sembunyi lagi, setelah Soeharto turun kaum cendekiawan bebas berdiskusi tanpa takut akan nada peluru dari Petrus. 

Dahulu, pada masa Orde Baru berkuasa buku-buku yang tidak mendukung pemerintah atau yang tidak disukai oleh pemerintah diberangus, bahkan pemerintah memiliki tulisan sejarah yang resmi mengenai Indonesia. Orde Baru benar-benar menggunakan hantu komunisme untuk melanggengkan kekuasaannya. Masih ingatkah dengan slogan ‘hati-hati bahaya laten komunisme’?. Ya, itu adalah kalimat yang sering digunakan pemerintah untuk menyelesaikan suatu permasalahan, dan terbukti kalimat itu ditakuti dan di iyakan oleh rakyat. Masih ingatkah dengan Budiman Sudjatmiko?. Ya, politisi tampan PDIP ini dulu adalah musuh Orde Baru. Hakim memvonis Budiman Sudjatmiko tigabelas tahun penjara. Pemerintah memberinya cap komunis agar ia segera dibenci oleh banyak orang. Di zaman Orde Baru barangsiapa mendapat cap sebagai komunis maka berakhir sudah hidupnya di Indonesia. Pada intinya Orde Baru benar-benar menggunakan trauma komunisme, hantu komunisme, phobia komunisme sebagai alat untuk berkuasa. Lalu kini, banyak kalangan yang mengatakan tentang bahaya laten komunis. Buku-buku yang dianggap ‘kiri’ banyak disita. Banyak orang yang takut akan kebangkitan komunisme di Indonesia. Disisi lain, banyak juga yang membenci cara-cara yang dilakukan oleh Orde Baru. Sadar atau tidak, tindakan pemerintah yang represif terhadap isu komunisme saat ini sama dengan yang dilakukan oleh Orde Baru. Padahal 1998 kita berhasil menumbangkan Orde Baru, kok cara-caranya masih kita lakukan?. Siapa yang sebenarnya bangkit, komunis atau Orde Baru?. Bukankah sudah jelas kalau keduanya merupakan hal yang sangat bertentangan. Jika kita melihat dari sejarahnya, keberadaan Orde Baru adalah anti-tesis dari Orde Lama yang saat itu dianggap pro ‘kiri’. Orde Baru lahir atas dasar untuk memerangi komunisme di Indonesia. Tragedi Gerakan 30 September 1965 adalah puncaknya. Kematian para jenderal TNI Angkatan Darat yang ditengarai dilakukan oleh PKI menjadikan partai itu dihancurkan, terjadi pembunuhan masal terhadap siapapun yang dianggap pro komunis. Komunis pun menjadi hantu paling menakutkan di Indonesia.

Kembali pada putusan IPT 1965. Lalu mengapa pemerintah bersikap yang demikian?. Mengapa pemerintah terkesan menolak putusan tersebut?. Bahkan sebelum siding IPT 1965 dimulai pemerintah Indonesia yang mengetahui akan diadakannya siding ini terkesan ‘cuek’. Bahkan salah satu portal berita online mengatakan pemerintah “geram” dengan hal tersebut. Padahal seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia terikat pada ketentuan Konvensi Genosida tahun 1948 dibawah hukum internasional. Dalam salah satu sila Pancasila pun disebutkan “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Memang, semua pihak mengakui kedasyatan tragedi ini. Tragedi tersebut menjadikan Indonesia terbelenggu dengan kelamnya masa lalu. Suhu politik sekarang ini juga merupakan akibat tragedi tersebut. Sejatinya putusan tersebut merupakan sebuah rekonsiliasi yang dilakukan oleh pengadilan internasional, yang dilakukan oleh orang-orang yang peduli dengan permasalahan di Indonesia yang tak kunjung usai. Namun tentu saja jalan rekonsiliasi ini menemui rintangannya sendiri. Terjadinya pro kontra sudah biasa. Bagi penikmat sejarah hal ini sudah menjadi sebuah keniscayaan. Negara sejatinya adalah persatuan cita-cita warga negaranya. Negara adalah rumah tangga dalam skala besar yang bertujuan untuk melindungi hak dan kewajiban warga negaranya. Bukan kesamaan agama yang menjadikan bangsa berdiri, bukan kesatuan bahasa yang menjadikan negara itu berdiri, melainkan kesamaan cita-cita dan tujuanlah yang menjadikan suatu bangsa dan negara berdiri. Dengan demikian negara seharusya bisa memberikan rasa aman terhadap tiap-tiap warganya. Terkait dengan putusan IPT 1965 itu tadi apapun sikap yang diambil oleh negara harusnya bisa memberikan keadilan dan rasa aman serta sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Yang terpenting adalah benar, entah nanti akan menimbulkan polemik atau tidak. Jika terjadi caos di masyarakat, anggap saja itu adalah risiko yang harus diambil. Pro kontra itu wajar, yang terpenting adalah bagimana menyelesaikan pro kontra tersebut.

Jika Jerman saja mengakui bahwa dirinya pernah menjadi Nazi , mengapa kita justru diam dan enggan berbicara dengan masa lalu? 
Terkait:
Foto : www.benarnews.org di unduh 27 Juli 2016
Suara Merdeka.com 20, 21, 22 Juli 2016
BBC Indonesia 21 Juli 2016 
Merdeka.com 12 Mei 2016
John Rossa, Dalih Pembunuhan Massal
Peter Edman, Komunisme Ala Aidit 

(oleh: Saiful Anwar-Sejarah Unnes)

Herlina Dibalik Pembebasan Papua

pejuang perempuan
Herlina diberi penghargaan oleh Presiden Soekarno
Tidak banyak jejak arsip pejuang perempuan yang ikut dalam perjuangan secara fisik pasca kemerdekaan. Salah satu pejuang perempuan pasca kemerdekaan adalah Herlina yang terlibat dalam operasi Trikora (Tri Komando Rakyat) dalam Komando Mandala yang dipimpin oleh Mayjen Soeharto. Trikora secara langsung dicetuskan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 19 Desember 1961 di alun-alun utara kota Yogyakarta yang berisi :
1. Gagalkan berdirinya negara Boneka Papua bentukan Belanda
2. Kibarkan sang Merah Putih di Irian Jaya tanah air Indonesia
3. Bersiap melaksanakan mobilisasi umum

Trikora muncul karena adanya kekecewaan dari pihak indonesia yang selalu gagal dalam upaya diplomasi melalui beberapa perundingan dengan Belanda untuk mengembalikan Irian barat yang secara sepihak yang diklaim oleh Belanda. Surat Keputusan Panglima Tertinggi Angkatan Perang RI, Ketika pada tahun 1961 Presiden Soekarno mengobarkan semangat Trikora, Herlina pada waktu itu berada di Maluku sebagai pendiri Mingguan Karya yang berkantor di Ternate inipun jiwanya merasa terpanggil dan mendaftar sebagai salah seorang sukarelawati.

 Di wilayah Kodam XIV Pattimura namanya sudah tak asing lagi, karena ia kerap menulis di mingguan tersebut. Melalui Kodam Pattimura sebagai bagian dari Komando Mandala dan operasi Trikora Herlina diterjunkan bersama 20 orang sukarelawan untuk melakukan infiltrasi dan operasi gerilya di rimba belantara Irian Barat. Akhirnya setelah operasi-operasi infiltrasi mulai mengepung beberapa kota penting di Irian Barat, termasuk dengan aksi penerjunan Herlina di belantara Irian, sadarlah Belanda dan sekutu-sekutunya, bahwa Indonesia tidak main-main untuk merebut kembali Irian Barat. Atas desakan Amerika Serikat, Belanda bersedia menyerahkan irian Barat kepada Indonesia melalui Persetujuan New York / New York Agreement. Sesuai dengan perjanjian New York, pada tanggal 1 Mei 1963 berlangsung upacara serah terima Irian Barat dari UNTEA kepada pemerintah RI. Upacara berlangsung di Hollandia (Jayapura).

 Dalam peristiwa itu bendera PBB diturunkan dan berkibarlah merah putih yang menandai resminya Irian Barat menjadi provinsi ke 26. Nama Irian Barat diubah menjadi Irian Jaya (sekarang Papua). Herlina atau Herlina Kasim merupakan sosok pejuang sukarelawati Trikora dan mendapat julukan "Pending Emas". Julukan pending emas ini tidak lain karena Herlina mendapat penghargaan Pending Emas sebesar ½ kilogram (500 gram) pada tanggal 19 Februari 1963 yang didasarkan oleh Surat Keputusan Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia/Panglima Besar Komando Tertinggi Pembebasan Irian Barat No. 10/PLM.BS- Tahun 1963.

 Penghargaan yang cukup menarik ini diberikan kepada Herlina karena keberanian dan kegigihan sebagai perempuan sukarelawati pertama yang berani terjun di belantara Irian Barat semasa Operasi Trikora. Pengalaman itulah yang membuat namanya terukir sebagai salah seorang tokoh dalam sejarah operasi lintas udara di tanah air. Keberaniannya yang luar biasa tidak lepas dari kesukaannya berpetualang. Setelah menamatkan SMA, antara tahun 1959-1961 ia berkeliling Indonesia, hingga ke daerah Maluku. Saat itu situasi di Maluku sendiri, sebagai garis depan, kian memanas menyusul dibentuknya Dewan Papua boneka Belanda. Semangat juang Herlina meledak, lalu memimpin penduduk di sekitar tempat ia tinggal dan melakuakan demonstrasi menentang Dewan Papua dan mengajak bersatu untuk merebut Irian Barat. Merasa kurang aksi dengan hanya berdemo, diam-diam ia mengajukan permohonan kepada Panglima Kodam XVI Pattimura agar dapat di terjunkan di Irian Barat. Herlina pada waktu pertama kali mendaftar belum memiliki pengalaman terjun, terlebih terjun militer.

 Akan tetapi hal itu tidak menjadi masalah baginya dan dia pun siap diterjunkan sebagai barang. Panglima Kodam XVI Pattimura akhirnya meluluskan permintaannya, dengan syarat semua ini akan menjadi rahasia antara Herlina dan dirinya. Presiden Soekarno memberikan penghargaaan kepada sukarelawati Trikora, Herlina (Sumber: Herlina Pending Emas) Si pending emas ini dilahirkan di Malang, Jawa Timur, pada tanggal 24 Februari 1941. Pendidikan SD di Malang (1953); SMP di Jakarta (1956); SMA di Jakarta (1959); Pendidikan Militer Korps Wanita Angkatan Darat (1963-1964); Pendidikan Atase Pers Departemen Luar Negeri. Riwayat pekerjaannya ialah sebagai Pegawai Departemen Pertanian di Jakarta (1955-1956), Anggota Militer Korps Wanita Angkatan Darat (1964), Pegawai Departemen Luar Negeri (1964), diperbantukan Departemen Luar Negeri untuk Operasi Khusus; Komandan Batalyon Sukarelawati Dwikora (1964). Bersama para pejuang Trikora, Herlina dianugerahi tanda jasa oleh Presiden Soekarno berupa Pending Emas, sebuah ikat pinggang dari emas murni seberat 500 gram plus uang Rp. 10 juta. Tetapi semua hadiah itu ditolaknya karena katanya "Saya berjuang untuk bangsa dan negara, bukan mencari hadiah."

 Sebagai seorang penulis yang piawai, perjuangan Herlina dalam operasi Trikora dituangkannya dalam buku Pending Emas yang terbit pertama kali pada tahun 1964 dengan kata pengantar dari Presiden Soekarno. Yang menarik, pada edisi cetakan tahun 1985, kata pengantar dari Presiden Soekarno dihilangkan dan digantikan oleh kata pengantar dari Letjen Achmad Taher. Pada buku edisi kedua itu nama Panglima Komando Mandala, Mayjen Soeharto ditulis berulang-ulang dan berbunga-bunga. Padahal dalam buku edisi cetakan sebelumnya Herlina tidak menggambarkan kekagumannya kepada Panglima Komando Mandala itu. Alih-alih, sama sekali tidak disebutkan nama panglima yang akhirnya menjadi Presiden RI kedua tersebut di dalam buku edisi pertama. Selepas masa Trikora, pada tahun 1965 Herlina mendapat tugas dari satuan Opsus (Operasi Khusus) Departemen Luar Negeri untuk menerbitkan surat kabar koran Berita Harian palsu yang akan disebarkan di semenanjung Malaya bersama Taguan Harjo, pelukis komik terkenal dari Medan yang saat itu bekerja di seksi penerbitan Staf Pempen (Pembangunan dan Penampungan) Daerah Militer II Bukit Barisan sebagai pemimpin redaksi.

 Koran itu dipilih karena di samping populer di Malaysia juga memakai huruf Latin hingga tidak sulit ditiru. Isi koran palsu yang diterbitkan akhir September 1965 itu hampir seluruhnya propaganda anti pembentukan Malaysia. "Semuanya telah ditentukan oleh 'kantor pusat' di Jakarta," cerita Herlina. Urusan penyebaran menjadi tugas Herlina. Untuk mengangkutnya ke Malaysia dipakai enam buah tongkang ikan yang masing-masing berisi lima "nelayan". Saya sendiri ikut ke Pontian (sebuah pelabuhan kecil di Perak, Malaysia)," kisah Herlina pada majalah Tempo Edisi. 25/XI/22 - 28 Agustus 1981 (tempointeractive.com). Waktu itu ia menyamar sebagai nelayan yang mengenakan celana panjang hitam, baju kain kasar dan topi lebar.Di Malaysia telah siap kurir yang akan menyebarkan koran tersebut. Sebelum edisi yang kedua sempat terbit, Gerakan 30 September meletus. Penerbitan koran palsu dihentikan. "Di samping itu kita juga sudah memutuskan ingin berdamai dengan Malaysia," kata Herlina. Urusan penyebaran menjadi tugas Herlina. Untuk mengangkutnya ke Malaysia dipakai enam buah tongkang ikan yang masing-masing berisi lima "nelayan".

 Saya sendiri ikut ke Pontian (sebuah pelabuhan kecil di Perak, Malaysia)," kisah Herlina yang pada masa itu juga menjadi komandan batalyon sukarelawati Dwikora. Nama Herlina selain tenar dan dikenang sebagai pejuang Trikora yang pemberani sekaligus sukarelawati Dwikora ternyata juga tidak lepas dari kekurangan, hal ini dapat kita lihat dalam catatan arsip salah satu surat kabar pada tahun 1986 ketika kompetisi sepakbola pada waktu itu yaitu Liga Galatama sempat tercoreng akibat skandal pengaturan skor yang dilakukan ofisial klub Caprina (klub Galatama dari Denpasar, Bali) akibat menyuap beberapa pemain Makassar Utama yang pemilik klubnya tidak lain adalah Herlina si pending emas, srikandi pejuang wanita Trikora. Lama tidak terdengar, kabar terakhir tentang sukarelawati Trikora ini adalah pada saat menghadiri Peringatan 50 Tahun Trikora pada tanggal 19 Desember 2011 lalu, dimana beliau mengusulkan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan DPR agar mengembalikan nama Papua saat ini menjadi Irian kembali.

 Nama Irian mengingatkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sudah final bagi rakyat Irian. Sebab hal tersebut dapat dibuktikan berdasarkan arsip-arsip yang ada bahwa pada tanggal 1 Mei 1963 United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA) menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia hingga kemudian Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) pada tahun 1969. Ketika itu, mayoritas rakyat Irian Barat memilih bergabung ke RI. Nama Papua, kata perempuan kelahiran Malang 70 tahun lalu itu, identik dengan gerakan Organisasi Papua Merdeka (OPM). Padahal, gerakan separatisme itu yang ditentang oleh para pejuang Trikora atas komando Presiden Soekarno dan operasionalnya dipimpin Panglima Mandala Pembebasan Irian Barat Mayor Jenderal Soeharto. "Indonesia harus mengembalikan namanya menjadi Irian. Sehingga tidak ahistoris dengan semangat perebutan Kembali Irian Barat ke Bumi Pertiwi yang dilakukan oleh para pahlawan pejuang kemerdekaan," ujar dia seraya mengingatkan persoalan mengatasi ketidak adilan di Bumi Cendrawasih adalah tugas utama pemerintahan SBY.

Terlepas dari sejarah di atas, penggunaan nama Papua menggantikan Irian ditegaskan dalam UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua. Pada tahun 2003, disertai oleh berbagai protes (penggabungan Papua Tengah dan Papua Timur), Papua dibagi menjadi dua provinsi oleh pemerintah Indonesia; bagian timur tetap memakai nama Papua sedangkan bagian baratnya menjadi Provinsi Irian Jaya Barat (setahun kemudian menjadi Papua Barat). Bagian timur inilah yang menjadi wilayah Provinsi Papua pada saat ini. Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat hingga pada hari ini masih menjadi wilayah NKRI.

 Sumber :
Herlina. 1964. Pending Emas. Gunung Agung.Jakarta.

Marching, Soe Tjen. 2011. Kisah di Balik Pintu Identitas Perempuan Indonesia: Antara yangPublik&Privat.Penerbit Ombak.

http://www.beritasatu.com/nasional/22172-herlina-minta-sby-kembalikan-nama-papua-jadi-irian.html
(diakses tanggal 26 Juli 2016 pukul 20.00 WIB)

http://www.kompasiana.com/navarone/kisah-herlina-srikandi-pejuang-trikora-menolak-nama-papua_553005a66ea8346f0a8b45b4 (diakses tanggal 25 Juli 2016 pukul 10.30 WIB)



(oleh: Risaldi Danang Adi Saputro-Sejarah Unnes)

Tradisi Dugderan di Kota Semarang

semarang festival
Dugderan Tradisi Kota Semarang
Dugderan merupakan festival untuk menandai dimulainya ibadah puasa di bulan Ramadan yang diadakan di Kota Semarang. Perayaan yang telah dimulai sejak masa kolonial ini dipusatkan di daerah Simpang Lima. Perayaan dibuka oleh wali kota dan dimeriahkan oleh sejumlah mercon dan kembang api (nama "dugderan" merupakan onomatope dari suara letusan).

Pada perayaan ini beragam barang dijual (semacam pasar malam) dan pada masa kini sering diikutkan berbagai sponsor dari sejumlah industri besar. Meskipun demikian, ada satu mainan yang selalu terkait dengan festival ini, yang dinamakan "warak ngendok". Dugderan dimaksudkan selain sebagai sarana hiburan juga sebagai sarana dakwah Islam.

Dugderan ini sekarang di selenggarakan di Daerah Pasar Johar, Pernah juga di laksanakan di Daerah dekat Masjid Agung Semarang. Namun, ketika di adakan disitu masyarakat kurang berpartisipasi sehingga dugderan begitu sepi. Pernah juga di selenggarakan di dekat Station Tawang namun, ketika di selenggarakan disitu para penjual kurang aman karena banyak preman berkeliaran sehingga dugderan biasanya dari tahun ke tahun selalu berpndah pindah tidak tetap.

Nama Dugderan berasal dari "Dug" yakni suara pukulan bedug, dan "Der" yang merupakan suara ledakan meriam atau petasan. Nama tersebut sebagai penanda puasa yakni diawali bedug dan diakhiri petasan. Tradisi dugderan sebagai pertanda awal dimulainya pelaksanaan ibadah puasa telah dimulai sejak tahun 1881 pada masa pemerintahan Bupati Semarang, Purbaningrat. Tradisi dugderan sudah berusia ratusan tahun dan masih dilestarikan hingga sekarang. Tradisi tersebut digelar untuk mengingatkan warga, bahwa bulan puasa sudah dekat. Dugderan akan berakhir satu hari sebelum puasa, dan acara puncak tradisi dugderan diisi dengan arak-arakan kirab budaya. Dalam arak-arakan tersebut pula terdapat maskot hewan khas dugderan yang disebut warak ngendok. Mendekati Masjid Besar Kauman, masjid tertua di Semarang, iring-iringan prajurit mengawal Walikota Semarang yang memerankan tokoh Bupati Semarang tempo dulu.

Selama seminggu sebelum bulan Ramadhan diadakan pasar kaget, dimana pasar tersebut juga diberi nama pasar Dugderan. Yang dijual bermacam-macam, mulai dari mainan tradisional seperti peralatan masak tradisional ukuran mini, mobil-mobilan, truk kayu dengan berbagai ukuran, kurma, busana muslim, makanan sampai aneka macam permainan semua tumpah ruah. Yang unik dari Pasar Dugderan Semarang ini adalah dijualnya Warak Ngendhog (artinya Warak bertelur), makhluk imajiner yang menjadi maskot kota Semarang sejak dulu. Warak Ngendhog hanya dapat dijumpai pada saat pasar Dugderan dan dulu adalah mainan favorit anak-anak Semarang kala menyambut bulan Puasa.

Arak-arakan mobil bertema Warak Ngendhog ini akan menempuh jalur antara Balaikota sampai dengan Masjid Agung Jawa Tengah (dulunya hanya sampai di Masjid Agung Semarang yang ada di Pasar Johar) dan biasanya para warga sudah berjubel di jalanan sejak siang harinya ketika acara belum dimulai. Hiasan mobil atau manggar yang dibawa peserta karnaval biasanya akan diambil oleh warga hingga ketika sampai di Masjid Agung Jawa Tengah. Arak-arakan Warak Ngendhog inilah yang menjadi daya tarik bagi masyarakat termasuk wisatawan yang berkunjung ke kota Semarang pada saat tradisi Dugderan dilaksanakan. Warna-warni Warag Ngendhog dan bentuknya yang unik inilah yang jadi ciri khas. Unsur Cina, Arab dan Jawa menyatu harmonis dalam wujud Warak Ngendhog serta tradisi Dugderan yang menjadi pemersatu masyarakat kota Semarang khususnya ketika menetapkan jatuhnya tanggal 1 Ramadhan. Setelah diumumkannya 1 Ramadhan oleh Ulama Masjid Agung, maka bunyi DER itu yang menjadi penandanya dan biasanya berlangsung hingga adzan Maghrib berkumandang. Seiring dengan itu, maka Pasar Dugderan secara resmi juga ditutup dan dibuka lagi di tahun berikutnya.

Tradisi Dugderan adalah Festival yang menandai awal Puasa Ramadlan, keramaian yang teramat meriah yang turun temurun telah dilakukan sejak masa pemerintahan Bupati Kyai Raden Mas Tumenggung (KRMT) Purbaningrat hingga sekarang, yang menjadi menarik dari Tradisi Bulan Ramadhan Khas Semarang ini adalah adanya Warak Ngendok sebagai simbol Tradisi ini .

Prosesi Dugderan biasanya terdiri dari tiga agenda yakni diawali dengan Pasar Dugderan selama satu bulan penuh mulai siang hingga malam, selanjutnya dilakukan Prosesi Ritual pengumuman Awal Bulan Ramadhan dan kemudian diadakan Kirab Budaya Dugderan yang dimulai di halaman Balai Kota Semarang Jawa Tengah yang diikuti oleh berbagai kalangan.

Tujuan diadakannya Tradisi Dugderan oleh Bupati Semarang kala itu didasari oleh keprihatinan beliau terhadap kedamaian Masyarakat Semarang, karena didapati sebuah gerakan memecah belah yang merusak tatanan masyarakat yang kentara sejak kedatangan Kolonial Belanda, mereka mencoba menghembuskan persaingan tidak sehat yang memanfaatkan pembauran masyarakat semarang yang telah diketahui terdiri dari berbagai Suku, Agama dan Golongan. hingga terjadi pengelompokan Masyarakat di Semarang, Daerah Pecinan untuk Warga Cina, Pakojan untuk Warga Arab, Kampung Melayu untuk Warga Perantauan Luar Jawa serta Daerah Kampung Jawa yang ditempati oleh Masyarakat Pribumi Jawa.

Penggolongan Masyarakat di Semarang semakin diperparah oleh perbedaan pendapat dikalangan Umat Islam mengenai penetapan awal bulan puasa yang berujung pada perbedaan hari-hari besar Islam lainnya. Dengan keberanian dan kecerdasan Bupati melakukan usaha untuk memadukan berbagai perbedaan, termasuk salah satunya untuk menyatukan perbedaan penentuan awal bulan Ramadlan. Usaha Bupati ini sangat didukung dari kalangan ulama yang berada di Kota Semarang. Salah satunya yang banyak berperan adalah Kyai Saleh Darat.

Disamping tujuan luhur tersebut, Tradisi Dugderan dimaksudkan untuk mengumpulkan seluruh lapisan Masyarakat dalam suasana suka cinta untuk bersatu, berbaur dan bertegur sapa tanpa pembedaan. Selain itu dapat dipastikan pula awal bulan Ramadlan secara tegas dan serentak untuk semua paham agama Islam berdasarkan kesepakatan Bupati dengan imam Masjid. Sehingga terlihat semangat pemersatu dangat terasa dalam tradisi yang diciptakan tersebut. Untuk semakin memeriahkan Tradisi tersebut diciptakanlah sebuah karya fenomenal berupa binatang hayalan yang disebut dengan Warak Ngendok, hadirnya Warak Ngendok dalam tradisi tersebut diharapkan mampu menarik perhatian masyarakat sekitar.

Tradisi Dugderan berkembang dari tahun ke tahun, apabila dahulu hanya menggunakan meriam sekarang semakin ramai dengan digunakannya bom udara serta sirene yang menandai awal Tradisi tersebut,  tradisi ini sudah berkembang lebih semarak ditandai dengan datangnya para pedagang “tiban” yang menjajakan aneka permainan anak, makanan dan banyak lagi yang lain. Kondisi demikian memberikan warna baru terhadap trasidi Dugderan.

(oleh: Juniana Prastiwi-Sejarah Unnes)

Sejarah Desa Bruno Pelarian atau Perjuangan?

Desa Bruno
Perbatasan Kecamatan Bruno


Bruno merupakan salah satu nama kecamatan dikabupaten Purworejo, yang terletak di barat laut Kota Purworejo dan sebelah utara dari kota Kutoarjo. Kecamatan Bruno juga berbatasan langsung dengan kabupaten Wonosobo diutara dan barat, serta terletak di sebelah selatan dan timur kecamatan Kemiri. Letak dari kecamatan Bruno yang ditengah tengah ini menjadikan seluruh wilayahnya merupakan wilayah pegunungan. Dibalik nama Bruno sendiri tidak jauh dari sejarah perjuangan Bendara Raden Mas Antawirya (Pangeran Diponegoro).

Kata Bruno diambil dari segi historis, pada masa lampau daerah ini masih memiliki hutan yang luas dan lebat sehingga pernah menjadi tempat persembunyian pasukan Turkiyo (sebuah pasukan Pangeran Diponegoro yang meniru pasukan perang negara Turki)  mengunjungi sebagian rakyatnya di Bagelen untuk memberikan semangat dan motivasi perang. Saat itu sebuah pantangan bagi sebuah pasukan Mataram untuk menyebrangi sungai Bogowonto. Menurut kepercayaan kuno, akan terjadi nasib sial jika sebuah pasukan Mataram nekad menyebrang Sungai Bogowonto. (http://www.mas3ono.com/2015/12/asal-usul-desa-bruno.html/).

Untuk menghindari hal yang tidak diinginkan Pangeran Diponegoro dengan pasukan Turkiyo mengambil jalan memutar kearah utara untuk sampai kedaerah Bagelan (sekarang Purworejo) tanpa menyebrangi sungai Bogowonto yang memiliki mitos dikalangan pasukan Mataram. Namun, pasukan Belanda mengetahui bahwa pasukan Turkiyo tidak akan menyebrangi sungai tersebut dan kemudian pasukan Belanda mencegatnya dari arah sebaliknya dan mengepung dengan pasukan lengkap bersenjata, sehingga peperangan tak terelakkan dengan ketidak seimbangan pasukan antara pasukan Diponegoro dan pasukan Belanda.

Lahir sampai wafat
Ketidakseimbangan pasukan Belanda yang dibantu oleh pasukan Legiun Mangkunegara (sebuah kadipaten yang dibentuk dan dibangun dari pendanaan Belanda) yang dipimpin oleh Pangeran Prangwedana, membuat pasukan kecil Turkiyo kocar kacir dan melarikan diri. Pangeran Diponegoro dengan abdi setia, Senopati Gajah Permada melarikan diri ke arah hutan, namun mereka masih terus dikejar oleh pasukan musuh dan dikepung dari segala penjuru. Untuk meloloskan diri Pangeran Diponegoro dan Senopati Gajah Permada memanjat sebuah pohon besar dan rimbun untuk bersembunyi.

Seluruh pasukan musuh terus mencari mereka berdua, dan beberapa orang berteriak “Buruane ora ono!” yang berarti “buruan tidak ada”, kemudian dari buruan ora ono disingkat menjadi Bruno, untuk mengenang peristiwa Pangeran Diponegoro meloloskan diri dari pasukan Belanda yang beraliansi dengan pasukan Legiun Mangkunegara. Sebenarnya, mereka berdua mengamati musuh dari atas pohon.

Pada tahun 1945-1949 beberapa pahlawan pejuang kemerdekaan yang dikejar kejar oleh tentara Belanda semasa Revolusi Fisik, namun tentara Belanda tidak dapat menemukan para pejuang yang lari ke daerah tersebut (diburu tidak ada), sehingga dalam bahasa jawa “diburu ora ono” disingkat menjadi “bruno” dan kurang lebih satu tahun kecamatan Bruno ini pernah menjadi Ibukota Provinsi Jawa Tengah pada tahun 1948-1949 penyebab dari perpindahan ibukota sendiri disebabkan pada saat itu Semarang dikuasai oleh Belanda.

Dikutip dari buku “Bunga Rampai Kisah-Kisah Kejuangan 45 (buku yang disusun dari kumpulan kesaksian para pelaku sejarah perang kemerdekaan di Purworejo)”, saat itu Gubernur Jawa Tengah KRT Wongso Nagoro menempati rumah Dul Wahid, penduduk desan Kembangan. Keberadaan pemerintahan Provinsi Jawa Tengah di desa Kembangan, Bruno didukung oleh “Pemerintah Militer” di masa perang kemerdekaan ke dua. Terdapat satu batalyon TNI yang membawahi dua pleton dan empat kompi pasukan yang dipimpin R. Sroehardoyo. (https://id.wikipedia.org/wiki/Bruno,_Purworejo).

Menegaskan Revolusi Pendidikan

Revolution
Gejala baru-baru ini menunjukan seruan akan adanya perubahan Sistem Pendidikan Nasional. Sudah bukan rahasia lagi, melainkan telah menjadi pengetahuan publik bahwa Pendidikan Nasional sedang dalam keadaan yang kurang baik. Indikasinya adalah pendidikan Indonesia yang semula diarahkan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, kini teramat jauh dari tujuan itu. Malahan pendidikan sekarang ini mengarah kepada praktik-praktik komersialisasi. Terkusus pada Pendidikan Tinggi, bukan lagi pendidikan untuk masyarakat miskin. Melainkan pendidikan kini dikususkan untuk kalangan beruang.

Seruan revolusi bukan lagi digaungkan oleh segelintir orang dalam wacana di pojok-pojok Koran harian. Hal tersebut timbul karena dorongan psikologis masyarakat dan golongan cendekiawan di seluruh Indonesia. Karena keadaan sosial yang ada memang sangat menyudutkan posisi masyarakat kelas bawah di lingkaran kehidupan Pendidikan Indonesia. Dampaknya jelas, keadaan masyarakat yang semakin terhimpin suasana sosial yang merendahan akan menggeliat bagai cacing yang terinjak.

Semua mengakui bahwa Pendidikan di Indonesia sedang dalam masa pancaroba. Kering dan gersang, selain itu nuansa kegamangan juga muncul dari keadaan intelektualitas yang sedang tergadai oleh implikasi komersial dari pemangku kebijakan. Sebagai pemegang otoritas seharusnya Pemerintah dapat segera mengambil langkah bijak dalam menyelesaikan keadaan ini. Suasana pendidikan yang sudah tidak lagi nyaman berpotensi membentuk satu generasi yang ompong. Ompong dalam hal ini berarti umpul dalam berfikir dan bermental rendah.

Pengesahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Dikti) dikhawatirkan berbagai kalangan akan mendorong komersialisasi pendidikan. Salah satu pihak yang paling khawatir adalah mahasiswa. Apalagi bila merujuk pada kenaikan uang SPP yang terjadi di beberapa universitas usai pemberlakuan UU tersebut. Hal ini semakin menguatkan dugaan mahasiswa bahwa pemberlakuan UU ini akan menambah beban biaya baru kepada mereka.

Pendidikan merupakan kebutuhan penting bagi setiap manusia untuk mengembangkan kehidupannya sebagai pribadi, anggota masyarakat dan warga negara yang berkualitas sesuai dengan cita-cita yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Adanya pendidikan dimaksudkan untuk mengembangkan kehidupan dan taraf hidup seorang individu agar menjadi lebih baik, serta memiliki harkat dan martabat yang tinggi sebagai manusia. Pendidikan adalah instrumen penting bagi setiap bangsa untuk meningkatkan daya saing dalam percaturan politik, ekonomi, hukum, budaya serta pertahanan pada tata kehidupan masyarakat dunia secara global sehingga menyebabkan perubahan gaya hidup.

Pendidikan adalah salah satu cara untuk mengentaskan seseorang dari keterbelakangan ekonomi dan pengetahuan. Uyoh Sadulloh menyatakan bahwa tujuan pendidikan meliputi tiga ranah, yakni otonomi yang menunjuk kepada kemandirian untuk mengembangkan kemampuan; keadilan yang menunjuk kepada kesempatan bagi semua untuk berbudaya dan ikut dalam kehidupan ekonomi; pewarisan kebudayaan kepada genarasi berikut. UU no. 20 tahun 2003 juga merumuskan hakekat pendidikan sebagai sebuah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Oleh karena pentingnya pendidikan ini maka Sadulloh mengatakan bahwa pendidikan merupakan sebuah keharusan bagi manusia agar manusia dapat memiliki kemampuan dan kepribadian yang berkembang. Ini berarti pendidikan adalah sesuatu yang tidak boleh dilewatkan karena pendidikan membimbing setiap orang untuk mencapai sesuatu yang lebih baik. Itulah sebabnya setiap orang mengharapkan untuk mengeyam pendidikan setinggi dan sebaik mungkin. 

Pemerintah Indonesia menjamin pendidikan bagi semua warga negara melalui UUD 1945 pasal 31 ayat 1-3 bahwa (1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan; (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya; (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang. Ayat-ayat ini dimaksudkan sebagai penjabaran salah satu tujuan negara dalam UUD 1945, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan dimaksudkan untuk semua rakyat Indonesia dengan asas keadilan. 

Menyangkut sedikit tentang obrolan yang tabu namun menjadi populer belakangan ini, yaitu tentang paham Marxisme. Sebenarnya, marxisme adalah salah satu paham di antara beberapa paham lain yang memang pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Namun, representatif penguasa yang hegemonik dan akibat trauma sejarah menjadikan paham marxisme selalu dianak-tirikan. Berbeda dengan paham kapitalisme, yang diagung-agungkan, yang pada era globalisasi ini ternyata tidak kalah hebatnya menyengsarakan masyarakat dunia termasuk di negeri ini. Terbukti dewasa ini, tidak semua anak di negeri ini yang dapat mengenyam pendidikan secara layak.

Dalam beberapa kasus, pendidikan hanya menjadi alat bagi orang-orang kaya untuk meneruskan dinasti keluarganya. Supaya dianggap berkompeten, orang-orang kaya itu menggunakan pendidikan sebagai sarana. Akibatnya, konsep pendidikan yang semula adalah milik semua kini hanya menjadi milik beberapa kalangan saja. Inilah yang terjadi di Indonesia. Semakin berkembangnya zaman, penyelewengan terhadap pelaksanaan pendidikan di Indonesia semakin nyata dan jelas terlihat dengan inovasi yang direncanakan. Hal tersebut berdampak kepada kualitas dan standarisasi yang carut marut dalam proses pelaksanaannya.

Mahasiswa sebagai agen perubahan yang sedang bertransformasi untuk menjadi pelaku perubahan kini mulai menunjukan taringnya. Pasca reformasi ’98 yang cita-citanya tidak kunjung nampak itu, gerakan mahasiswa seakan usai. Pemimpin pergerakan mobilisasi massa terbesar sepanjang rezim Fasistis Orde Baru berdiri hilang bersama dengan arus politik yang menggulung semua idealisme yang telah dibangun sejak jauh. Kini sisanya hanya kenangan, romantika yang heroik namun hanya sebuah cerita.

Maklum saja, Orde Baru adalah rezim yang telah mendidik bangsa Indonesia menjadi kucing-kucing peliharaan. Rakyat dibuat buta tentang intelektualitas, apalagi sejarah. Rezim itu telah menjadikan aktivis Mahasiswa bergerak tanpa pemahaman politik yang mumpuni. Melainkan gerakan Mahasiswa pada saat ‘98 adalah aksi penggulingan penguasa yang dibungkus dengan plastik Reformasi. Cita-cita gerakan tersebut sama sekali berlainan dengan semangat gerakan yang telah digelorakan. Reformasi-reformasi dalam segala bidang kehidupan hanya menjadi hisapan jempol belaka. Nyatanya, para tokoh-tokoh reformasi kini malah berpikir layaknya Orde Zonder yang telah tumbang itu.

Melalui pendidikan seharusnya perasaan keterasingan (alienation) manusia, yang timbul akibat kontrol produksi oleh kaum borjuis (kapitalis), dapat diatasi. Pendidikan dapat membawa manusia pada kegiatan di mana mereka dengan penuh kebebasan dan kesadaran melakukannya. Kebebasan pribadi inilah yang seharusnya menjadi program mayarakat. Marx sendiri sudah merasa bahwa kaum borjuis tidak akan menyediakan pendidikan yang memadai untuk anak-anak kaum proletar. Pendidikan bagi kelas yang berkuasa hanya untuk mengejar tujuan mereka, bukan untuk kepentingan kelompok yang dikuasainya. 

Dalam buku Penyambung Lidah Rakyat, Soekarno dalam perjalanannya sebagai pemimpin pergerakan pernah menjadi seorang Guru sejarah. Dalam mengajar ia menggunakan azaz bahwa pendidikan harus diajarkan untuk membangkitkan satu ingatan kolektif. Ketika Gadjah Mada berteriak untuk memimpin perang, Soekarno berteriak untuk menegaskan bahwa perang melawan Imperialisme dan Kapitalisme adalah perangnya para mujahid. Ketika Majapahit dikisahkan sebagai kerajaan yang mahsyur, Soekarno mempertegas bahwa Nagari Nuswantoro atau Nusantara adalah satu kesatuan historis yang tidak terpisahkan. Namun sayang sekali, karir Soekarno sebagai Guru sejarah selesai saat surat dari kepala sekolah, menuduh Soekarno lebih sesuai menjadi seorang propagandis daripada Guru, karena cara mengajarnya yang terlalu berapi-api cenderung provokatif.

Sebagai insan yang cerdas sudah semestinya kita mencari trobosan dalam menyelesaikan masalah-masalah pendidikan yang ada. Keadaan semacam ini telah mendorong beberapa Kampus di Jawa Tengah dan Yogyakarta bergejolak. Sebagai komparador, UGM atau Univeritas Gadjah Mada adalah yang pertama meneriakan Revolusi Pendidikan. Kampus besar di Indonesia itu dianggap oleh para mahasiswanya juga memiliki masalah yang besar. Akhirnya tepat pada tangga 2 Mei 2016, Ribuan Mahasiswa UGM menuntut Revolusi Pendidikan merespon kebijakan Kampus dalam menerapkan Uang Kuliah Tunggal yang mahal. Sebelum itu, tanggal 5 April 2016, Mahasiswa Universitas Diponegoro atau Undip telah terlebih dahulu melakukan demonstrasi tentang penerapan kebijakan Sumbangan Pembangunan Institusi dan Uang Kuliah Tunggal yang rancu dan mahal. Aksi Mahasiswa tersebut disusul oleh aksi dari Mahasiswa Universitas Negeri Semarang tanggal 26 Mei 2016 dan Universitas Jendral Soedirman pada tanggal 16 Juni 2016 yang menolak kebijakan yang sama. Pada prinsipnya demonstrasi mahasiswa tersebut dilandaskan pada satu masalah, yaitu komersilnya Pendidikan Tinggi.

Revolusi pendidikan adalah satu masa dimana Pendidikan Indonesia harus benar-benar dirubah total dalam sistem dan pelaksanaannya. Pendidikan sekarang ini adalah pendidikan elitis. Tan Malaka pernah berujar bahwa, “Pendidikan yang terseleksi akan bersifat elitis dan jika pendidikan itu menjauhkan si cerdas dengan si miskin di Kampung maka Pendidikan itu tidak diberikan sama sekali”. Tujuan pendidikan adalah untuk mencerahkan. Sejarawan Nasional Prof. Anhar Gonggong menyebut kaum intelektual Indonesia sebagai “Kaum Terdidik Tercerahkan”. Karena beliau menganggap bahwa Pendidikan adalah gerbang menuju kemerdekaan yang sesungguhnya.
Pendidikan di Indonesia adalah Pendidikan yang diilhami dari falsafah kebudayaan Nusantara. Adapun unsur barat atau timur masuk, itu hanya sebagai penguat saja. Prinsip pendidikan nasional Indonesia tetaplah mengacu kepada Falsafah Bangsa, yaitu Pancasila. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa, “ Pendidikan sebagai kunci merdeka, sudah seharusnya diberikan kepada seluruh rakyat Indonesia tanpa memandang latar belakangnya”. Lugas ia dalam menerangkan Pendidikan Indonesia yang seharusnya dijiwai pada semangat mencerdaskan. Bukan malah membodohkan dan memenjarakan.
Sampai tulisan ini benar-benar selesai ditulis, Mahasiswa akan terus menyuarakan Revolusi Pendidikan sampai ketingkat Desa. Tidak adalagi unsur komersialisasi adalah wacana yang harus segera direalisasikan. Membangkitkan memori kolektif sebagai penerangan bahwa Pendidikan kita pada masa yang lampau sama sekali tidak mendidik orang menjadi Priyayi, kaena faktanya selama berabad-abad kaum Priyayi yang dianggap cerdas tidak mampu membawa bangsa Indonesia menuju pintu gerbang kemerdekaannya. Pendidikan yang sesungguhnya adalah mencetak manusia yang merdeka. Ia hadir sebagai pencerah kehidupan bangsa untuk menyongsong masa depan yang lebih baik. Bukan saja itu prinsip pendidikan untuk semua juga perlu diterapkan, supaya elitisme pendidikan tidak menjamur. Karena sistem yang diadopsi sejak masa Kolonial itu hanya membawa bangsa Indonesia menuju penjara peradabannya sendiri.

*Tulisan Oleh Elang Merah, seorang pegiat perubahan di lingkungan Kampus Unnes.