JURUSAN SEJARAH FIS UNNES KEMBALI DATANGKAN PEMBICARA DARI LUAR NEGERI DALAM ACARA STUDIUM GENERALE


unnes fis sejarah
Dr. Hamdan Tri Atmaja (Ketua Jurusan Sejarah Unnes), Prof. Gert Oostindie (Pembicara), Mukhamad Shokheh, S. Pd., MA.

Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang sukses selenggarakan Studium General pada Jumat, 23 September 2016. Acara tersebut mengangkat tajuk “Serdadu Belanda di Indonesia 1945-1950” dengan Pembicara utama adalah Prof. Gert Oostindie dari University Of Leiden, Belanda.
Ketua Jurusan Sejarah Unnes, Dr. Hamdan Tri Atmaja mengatakan, kerjasama dengan lembaga lain sangat penting, mengingat Visi Unnes dan FIS adalah untuk menjadi Universitas bereputasi Internasional, dan Jurusan Sejarah menunjukan langkah nyata untuk mencapai visi tersebut. Selain itu, dalam hal keilmuan kususnya sejarah acara tersebut sangat penting dilaksanakan, karena membahas proses dekolonialisasi di Indonesia.
Suksesnya acara tersebut juga berkat dukungan Yayasan Obor. Andreas Haryono selaku perwakilan dari Yayasan Obor menjelaskan, acara semacam itu sangat diperlukan untuk pencerdasan sejarah. Selain itu Jurusan Sejarah juga menggandeng KITLV (Koninklijk Instituut voor Taal-, Land-en Volkenkunde) sebagai mitra dalam bidang keilmuan yang sama.
Drs. Moh. Solehatul Mustofa Mustofa, M. A. Selaku Dekan FIS Unnes juga memberikan sambutan yang sangat baik untuk acara ini. Beliau mengungkapkan bahwa acara yang bersifat akademis semacam ini perlu dilaksanakan secara berkelanjutan supaya dasar keilmuan mahasiswa menjadi kuat. Bukan hanya itu, beliau menegaskan bahwa upaya internasionalisasi di Unnes sekarang sedang gencar-gencarnya. FIS sebagai bagian dari keluarga besar Unnes akan terus berupaya sekuat tenaga untuk mewujudkan cita-cita itu, salah satu caranya adalah dengan mendukung inisiasi dari Jurusan Sejarah yang telah bekerjasama dengan beberapa Universitas di Luar Negeri, salah satunya adalah University of Social Sciences and Humanities (USSH) Vietnam National University Ho Chi Minh City.

*Ditulis oleh Ganda Febri Kurniawan, Wakil Koordinator Mata Sejarah Production

Koordinasi Golongan

Koordinasi Golongan
Akhir-akhir ini perekonomian Indonesia mengalami kelesuan. Kelesuan ini menurut banyak pengamat mengakibatkan stagnasi ekonomi. Hal tersebut kaitannya dengan alasan-alasan ekonomi yang banyak mengalami kekurangan. Kurangnya perhatian di sektor pertanian, kurangnya modal, tenaga kerja terampil, dan devisa. Dari dulu pemerintah sudah menggalakan program transmigrasi atau sejenisnya seperti membuka lapangan kerja luar pulau melalui kementerian terkait. Namun, kebijakan tersebut hanya sebagai obat mahal yang meringankan, karena faktor keengganan sebagian masyarakat keluar daerah asalnya.

Alasan lain, modal sulit diperoleh juga karena kultur sebagian masyarakat yang tidak mau ambil resiko hutang. Padahal tabungan sedikit, dan pendapatan tidak bertambah karena lesunya ekonomi. Sementara devisa negara yang tersedia malahmembuat keadaan pemerintah semakin tertekan. Jika rencana pembangunan ekonomi diprioritaskan, banyak elemen negara ingin mengalihkan devisa untuk keperluan militer, wibawa golongan, dan kebijakan-kebijakan untuk fasilitasi anggota dewan guna menyambut pemilu. Sehingga keperluan seperti bahan-bahan mentah, modal usaha kecil menengah maupun usaha besar tidak dapat terpenuhi.

Usaha-usaha pemerintah banyak mengalami kegagalan karena korupsi. Praktek korupsi yang menurut Wertheim (1959), karena alasan ketidakcukupan gaji menyesuaikan diri dengan harga yang membumbung tinggi bagi golongan kelas menengah. Sedangkan Herbert Feith (1962) dalam Lance Castle, bagi golongan atas karena cenderung menganggap penerimaan politik lebih utama daripada daya guna efisien sebagai standar untuk jabatan dan kemajuan.

Kenyataan tadi membulatkan asumsi yang menurut Lance Castle (1982) adalah akibat faktor politik dan kultural. Memandang hambatan paling dasar tersebut, lantas kapankah perekonomian Indonesia tumbuh pesat. Hambatan ekonomi saja sangat berat. Sedangkan kelompok-kelompok lain daerah telah menggiatkan perekonomian dengan menanamkan modal, melakukan banyak perdagangan, industri, mengekspor produksi, dan meningkatkan teknik home industry, namun pada umumnya hanya berada pada posisi politik yang lemah. Golongan ini yang seyogyanya sebagai agen pertumbuhan ekonomi, justru malah terhalang faktor politik-kultural yang tidak kunjung selesai.

Memanglah kenyataan bahwa Indonesia pada tataran masyarakat modern hidup dalam lingkup golongan. Terkadang sesekali waktu akan muncul konflik horizontal yang menjadi buktinya. Kenyataan pula jika suatu negara memiliki komitmen yang kuat dengan dasar yang disetujui bersama, hambatan seperti politik dan kultur dapat diminimalisirkan. Sehingga prioritas pertumbuhan ekonomi dapat dilakukan dengan sungguh-sungguh. Sebab itu dibutuhkan integrasi golongan. Dan pesatnya pertumbuhan ekonomi adalah buah dari integrasi golongan.

Masalahnya, integrasi dalam dunia modern ini sangat sulit terwujud. Sejarah mencatat, bangsa ini baru dapat disatukan manakala ada benang merah yang oleh Daniel Dakhidae disebut colonial state power. Kedua, integrasi golongan dapat disatukan atas jawaban yang satu, yakni “merdeka”. Namun dewasa ini, praktek integrasi dipertunjukan melalui lagam koalisi. Padahal kesan yang ditangkap pada setiap koalisi kurang begitu memprioritaskan pembangunan ekonomi.

Di Indonesia, terdapat golongan yang menurut Lance Castle dikenal dengan sistem dua kelas. Sistem teoritis ini mengakar pada sisi historis bangsa, adalah golongan pedagang dan wong cilik. Di sisi lain adalah golongan pegawai atau kelas menengah.
Terkadang membayangkan Belanda telah banyak mengajari sebagian pribumi ilmu administrasi beserta gaya hidupnya. Justru bukan mengajari bagaimana berusaha mengolah kekayaan bumi nusantara sampai bisa menguntungkan. Akan jadi bias memang. Namun secara tidak langsung kultur peninggalan Belanda masih bisa kita rasakan di zaman sekarang, di perkotaan, dan di desa-desa banyak petani yang inginkan anaknya menjadi pegawai negeri. Inilah salah satu dasar terciptanya golongan. 

Perlu Adanya Kesepahaman

Negara jika ingin ikhtiar untuk maju, sudah saatnya menyatakan tidak pada egoisme golongan. Indonesia yang makmur harus diwujudkan. Dan golongan harus jadi bayang-bayang saja. Sementara kelesuan ekonomi yang langgeng adalah buah dari ketidaksepahaman antar golongan kelas sosial.
Kenyataan menunjukan bahwa golongan yang jauh dari kekuasaan politik, akan tetap terkungkung dalam dunianya sendiri. Tidak pernah dilibatkan dalam proses penentuan perekonomian. Dan sungguh disayangkan, bahwa yang berada di golongan ini adalah para pelaku ekonomi yang seharusnya berada di garda terdepan untuk memajukan perekonomian.

Harus ada koordinasi golongan. Golongan di atas yang memegang kekuasaan politik harus hadir kepada golongan yang tidak memiliki kekuatan politk, karena memang secara etis merekalah yang pantas. Karena akan lebih baik membangun perekonomian negara dimulai dari down ke top. Tahapan ke down (dari bawah) inilah proses koordinasi terjadi.

Kerjasama dan kesepahaman aturan politik ekonomi diterangkan melalui mekanisme serta regulasi kebijakan pro golongan kedua tadi. Sedangkan golongan yang kedua haruslah memiliki komitmen kepercayaan, keberanian akan kerjasama terlepas kultur lahiriahnya. Hal ini akan memberikan dampak pembangunan ekonomi ke atas, walaupun secara bertahap. 

Namun, hal ini akan terwujud manakala kedua golongan mau meletakan egoisme, hasrat, serta nafsu di antara dua golongan kelas sosial.
(Oleh: M. U. Fachrudin-Sejarah Unnes)

Menelusuri Jejak Nazi di Indonesia

Hitler
Tidak banyak orang yang tahu mengenai kedatangan nazi di indonesia, Kehadiran pasukan NAZI Jerman tidak lepas dari persekutuan mereka dengan Kekaisaran Jepang pada teater Perang Pasifik (1941-1945), bagian dari Perang Dunia 2 (1939-1945).

Adolf Hitler memerintahkan Panglima Angkatan Laut Jerman (Kriegsmarine), Admiral Karl Doenitz untuk mengirimkan eskader kapal selam Jerman yg terkenal, U-Boat, untuk membantu sekutunya itu dalam menghalau armada angkatan laut Sekutu (ABDACOM/American British Dutch Australia Command), selain mengangkut mesin presisi, mesin pesawat terbang, serta berbagai peralatan industri lainnya, yang dibutuhkan sekutunya, Jepang yang sedang menduduki Indonesia dan Malaysia. Sepulangnya dari sana, kapal-kapal selam itu bertugas mengawal kapal-kapal cargo yang membawa "oleh-oleh" dari Indonesia dan Malaysia, berupa hasil perkebunan seperti karet alam, kina, serat-seratan, dan minyak bumi, untuk keperluan industri perang Jerman di Eropa.

KIPRAH U-BOAT DI HINDIA TIMUR Peta Sebaran U-Boat di Asia Tenggara pada Perang Dunia II Pada awalnya, kapal selam Jerman yang ditugaskan ke Samudra Hindia dengan tujuan awal ke Penang berjumlah 15 buah, terdiri U-177, U-196, U-198, U-852, U-859, U-860, U-861, U-863, dan U-871 (semuanya dari Type IXD2), U-510, U-537, U-843 (Type IXC), U-1059 dan U-1062 (Type VIIF). Jumlahnya kemudian bertambah dengan kehadiran U-862 (Type IXD2), yang pindah pangkalan ke Jakarta. Ini disusul U-195 (Type IXD1) dan U-219 (Type XB), yang mulai menggunakan Jakarta sebagai pangkalan pada Januari 1945.
Peta Masuknya Jerman ke Nusantara
Sejak itu, berduyun-duyun kapal selam Jerman lainnya yang masih berpangkalan di Penang dan Sabang ikut pindah pangkalan ke Jakarta, sehingga Jepang kemudian memindahkan kapal selamnya ke Surabaya. Adalah U-862 yang dikomandani Heinrich Timm, yang tercatat paling sukses beraksi di wilayah Indonesia. Berangkat dari Jakarta dan kemudian selamat pulang ke tempat asal, dan sempat2nya menenggelamkan kapal2 Sekutu di Samudra Hindia, Laut Jawa, sampai Pantai Australia. Nasib sial nyaris dialami U-862 saat bertugas di permukaan wilayah Samudra Hindia. Gara-gara melakukan manuver yang salah, kapal selam itu nyaris mengalami "senjata makan tuan", dari sebuah torpedo jenis homming akustik T5/G7 Zaunkving yang diluncurkannya. Untungnya, U-862 buru-buru menyelam secara darurat, sehingga torpedo itu kemudian meleset. Usai Jerman menyerah kepada pasukan Sekutu, 6 Mei 1945, U-862 pindah pangkalan dari Jakarta ke Singapura.

Pada Juli 1945, U-862 dihibahkan kepada AL Jepang, dan berganti kode menjadi I-502. Jepang kemudian menyerah kepada Sekutu, Agustus tahun yang sama. Riwayat U-862 berakhir 13 Februari 1946 karena dihancurkan pasukan Sekutu di Singapura. Para awak U-862 sendiri semuanya selamat dan kembali ke tanah air mereka beberapa tahun usai perang. U-BOAT & SENJATA NUKLIR NAZI JERMAN YG SEMPAT MAMPIR DI JAKARTA U-195 & U-219 U-219 atau I-505 Dari sekian banyak kapal selam Nazi Jerman (U-Boat) yang beroperasi di Asia Tenggara selama Perang Dunia 2 Teater Pasifik (1942-1945), mungkin kapal selam U-195 dan U-219 yang bisa mengubah sejarah dunia, jika saja Nazi Jerman dan Jepang tidak keburu kalah perang.

Kedua kapal selam itu ternyata sedang mengangkut muatan rahasia berupa uranium dan roket Nazi Jerman V-2, dalam keadaan terpisah ke Jakarta, untuk dikembangkan pada projek senjata nuklir pasukan Jepang di bawah pimpinan Jenderal Toranouke Kawashima. Ini merupakan langkah Jerman membantu Jepang, yang berlomba-lomba dengan AS dalam membuat senjata nuklir untuk memenangkan Perang Dunia II di kawasan Asia-Pasifik. Rencananya, senjata nuklir Jepang tersebut akan ditembakkan ke wilayah AS. Kapal selam U-195 tiba di Jakarta pada 28 Desember 1944 dan U-219 pada 11 Desember 1944. Richard Besant dalam bukunya berjudul Stalin’s Silver dan Robert K Wilcox dalam Japan’s Secret War, hanya menyebutkan, kedua kapal selam itu membawa total 12 roket V-2 dan uranium ke Jakarta.
Tentara Jerman di Indonesia

Gambar 3. Pasukan jerman yang mendarat di indonesia

Namun, berbagai catatan tentang diangkutnya uranium dan roket V-2 untuk Jepang itu melalui Indonesia, hanya berhenti sampai ke Jakarta. Seiring menyerahnya Jerman kepada pasukan Sekutu di Eropa pada 8 Mei 1945, keberadaannya tidak jelas lagi. Sementara itu, projek senjata nuklir Jepang di Hungnam, bagian utara Korea, sudah menguji senjata nuklirnya sepekan lebih cepat dari Amerika Serikat. Namun Jepang kesulitan melanjutkan pengembangan, karena untuk material pendukung harus menunggu dari Jerman. Kapal selam U-195 dan U-219 kemudian dihancurkan pasukan sekutu, saat keduanya sudah berpindah tangan ke Angkatan Laut Jepang. Sebagian awak U- 195 sendiri, ada yang kemudian meninggal dan dimakamkan di Indonesia. Kapal U-195 (Type IXD1) dikomandani Friedrich Steinfeld, selama tugasnya sukses menenggelamkan dua kapal sekutu total bobot mati 14.391 GRT dan merusak sebuah kapal lainnya yang berbobot 6.797 GRT.

Kapal selam itu kemudian dihibahkan ke AL Jepang di Jakarta pada Mei 1945 dan berubah menjadi I-506 pada 15 Juli 1945. Kapal ini kemudian dirampas Pasukan Sekutu di Surabaya pada Agustus 1945 lalu dihancurkan tahun 1947. Sedangkan U-219 (Type XB) dikomandani Walter Burghagen, yang selama aksinya belum pernah menenggelamkan kapal musuh. Kapal selam ini kemudian dihibahkan ke AL Jepang di Jakarta, lalu pada 8 Mei 1945 berubah menjadi I-505. Usai Jepang menyerah Agustus 1945, I-505 dirampas Pasukan Sekutu lalu dihancurkan di Selat Sunda oleh Angkatan Laut Inggris pada tahun 1948. U-234 Fregattenkapitän Wilhelm Dommes, Komandan Deutsch Ostasiatischen Geschwader Sementara itu, pada jalur pelayaran lain, U-234 yang juga dari Type XB berangkat menuju Jepang melalui Lautan Artik menjelang Mei 1945.

Kapal selam itu juga mengangkut komponen roket V2 dan 500 kg uranium untuk proyek nuklir pasukan Jepang, serta membawa pesawat tempur jet Me262. Kapal U-234 membawa Jenderal Angkatan Udara Jerman (Luftwaffe), sejumlah rancangan senjata paling mutakhir Jerman saat itu, serta dua orang perwira Jepang. Selama perjalanan, sejumlah kapal perang dan pesawat Sekutu mencoba menenggelamkan U-234. Usai Jerman menyerah, 8 Mei 1945, sejumlah awak U-234 memutuskan menyerah kepada pasukan Amerika Serikat. Dari sini cerita berkembang, pasukan Amerika mendapati kapal selam itu membawa uranium yang kemudian digunakan untuk projek Manhattan dalam produksi bom nuklir mereka. Muncul kemudian spekulasi, bom nuklir yang berbahan uranium dari U-234 itu, kemudian digunakan Amerika untuk mengebom Nagasaki dan Hiroshima Jepang pada Agustus 1945.

Bangkai Kapal Selam Jerman di Indonesia
Gambar 4. Bangkai kapal selam jerman yang ditemukan di karimunjawa, Jepara

USAI PERANG DUNIA 2 Awak U-Boat yg sempat ditahan di P. Onrust, Jakarta Usai Jerman menyerah kepada Sekutu di Eropa pada 8 Mei 1945, berbagai kapal selam yang masih berfungsi, kemudian dihibahkan kepada AL Jepang untuk kemudian dipergunakan lagi, sampai akhirnya Jepang takluk pada 15 Agustus 1945 usai dibom nuklir oleh Amerika. Setelah peristiwa itu, sejumlah tentara Jerman yang ada di Indonesia menjadi luntang-lantung tidak punya kerjaan. Orang-orang Jerman mengambil inisiatif agar dapat dikenali pejuang Indonesia dan tidak keliru disangka orang Belanda. Caranya, mereka membuat tanda atribut yang diambil dari seragamnya dengan menggunakan lambang Elang Negara Jerman pada bagian lengan baju mereka. Para tentara Jerman yang tadinya berpangkalan di Jakarta dan Surabaya, pindah bermukim ke Perkebunan Cikopo, Kec. Megamendung, Kab. Bogor.

Mereka semua kemudian menanggalkan seragam mereka dan hidup sebagai "warga sipil" di sana. Kedatangan pasukan AFNEI (Allied Forces in Nederlands East Indies) di Batavia yg bertugas melucuti pasukan Jepang dan sekutunya di Hindia Belanda pada September 1945 tak luput memindai keberadaan mantan serdadu Kriegmarine ini. Satu kesatuan dari Royal British Indian Regiment Inggris datang ke Cikopo dan mereka kaget menemukan adanya tentara Jerman di sana. Dengan menggunakan 50 truk eks pasukan Jepang, orang-orang Jerman di Perkebunan Cikopo tsb dipindahkan ke tempat penampungan di Bogor.

Namun mereka harus kembali mengenakan seragam mereka, memegang senjata yang disediakan pasukan Inggris, untuk melindungi tempat penampungan yang semula ditempati orang-orang Belanda. Uniknya, setiba di Bogor, sekelompok pejuang menyerang kamp tsb dan mencoba membebaskan para mantan serdadu Nazi tersebut. Mungkin pejuang2 tersebut mengira serdadu2 tsb ditangkap oleh Sekutu. Selanjutnya ke-260 orang prajurit tersebut diangkut ke Pulau Onrust, di Kep. Seribu di lepas pantai Batavia.

Beberapa orang di antaranya berhasil melarikan diri dari Pulau Onrust, dengan berenang menyeberang ke pulau lain, termasuk pilot pesawat angkatan laut bernama Werner dan sahabatnya Lvsche dari U-219. Selama pelarian, mereka bergabung dengan pejuang kemerdekaan Indonesia di Pulau Jawa, bekerja sama melawan Belanda yang ingin kembali menjajah. Lvsche kemudian diketahui meninggal, konon akibat kecelakaan saat merakit pelontar api. Sebagian dari mereka akhirnya meninggal dan dimakamkan di Cikopo, Megamendung, Bogor.
Makan Para Tentara Nazi
Gambar 5. Makam tentara nazi yang berada dipuncak bogor

Sumber :
Oktorino,nino.2015. Nazi Di Indonesia: Sebuah Sejarah Yang Terlupakan .elex media komputindo.jakarta.
http://www.kompasiana.com/ciput.putrawidjaja/jejak-pasukan-nazi-jerman-di-indonesia_5633545db593732f0e6def02
http://www.cnnindonesia.com/nasional/20150414184958-20-46650/jerman-titipkan-benda-benda-di-kapal-nazi-karam-ke-indonesia/

(Oleh: Risaldi Danang Adi Saputro – Sejarah Unnes)

Bangsa Bersatu Karena Bahasa

 (Oleh: Ratna Aprilia-Sejarah Unnes)
“Tak kenal maka tak sayang” begitulah pepatah mengatakan. Ini adalah kata-kata halus yang pantas dilontarkan pada kita semua yang masih asing dengan sejarah bahasa tanah air kita, ya Bahasa Indonesia. Mengapa tak kenal? Ini merupakan pertanyaan yang harus kita jawab bersama.

Bahasa Melayu Bahasa Indonesia

Sebagai generasi bangsa, sudah sepantasnya dan seharusnya kita mengetahui sejarah bangsa kita, salah satunya adalah sejarah Bahasa Indonesia, bahasa yang kita pergunakan setiap hari. Mirisnya, sebagian dari kita tidak mengambil pusing atas ketidaktahuan yang semu ini. Padahal Bahasa Indonesia erat kaitannya dengan proses terbentuknya bangsa Indonesia. Indonesia merupakan bangsa multicultural, yaitu sebuah bangsa yang memiliki beragam agama, budaya, serta bahasa. Melalui proses yang cukup panjang tercetuslah Basaha Indonesia sebagai bahasa persatuan yang diangkat dari bahasa Melayu pada saat dilaksanakan sumpah pemuda.

Rasa penasaran saya terhadap pengetahuan pemuda masa kini mengenai seluk beluk Bahasa Indonesia terjawab ketika saya bertanya pada teman-teman mengenai hal tersebut, banyak diantara mereka yang mengatakan belum tahu tentang sejarah Bahasa Indonesia. Namun, tidak menutup pandangan bahwasannya ada juga beberapa teman saya mengatakan bahwa mereka sedikit banyak tahu mengenai sejarah Bahasa Indonesia, hanya saja mereka tidak secara mendalam memahaminya.

Sekarang, yang seharusnya kita pikirkan adalah bagaimana cara mengenalkan kesejarahan Bahasa Indonesia sebagai rumpun dari Bahasa Melayu pada generasi bangsa. Mengapa perlu adanya pengenalan bahasa? Harapannya adalah kita bisa lebih memahami dan menghargai perbedaan serta mengutamakan persatuan, sebab bangsa kita bersatu lewat Bahasa Indonesia.

Sejarah Bahasa Melayu
Bahasa Melayu merupakan bagian terpenting dari kerabat Bahasa Austronesia dan berbagai bahasa lainnya  dengan batasan luas, yang ada sejak sepuluh ribu tahun lalu dari peradaban Asia Timur (Collins, 2005). Pada perkembangannya, Bahasa Melayu di Nusantara mencapai puncak pada masa Kerajaan Sriwijaya. Tanpa adanya bahasa sebagai alat komunikasi, interaksi antar individu maupun suku akan terhambat. Penggunaan bahasa melayu di Nusantara dapat kita lihat bentuk peninggalannya yaitu pada batu nisan di Minye Tujoh Aceh pada tahun 1380, Prasasti Kedukan Bukit di Palembang pada tahun 683, Prasasti Talang Tuo di Palembang pada Tahun 684, Prasasti Kota Kapur di Bangka Barat pada Tahun 686, dan Prasati Karang Brahi di Bangko Merangi Jambi pada Tahun 688, peninggalan-peninggalan ini menjadi bukti bahwa Bahasa Melayu telah berkembang di Nusantara.

Ahli bahasa membagi perkembangan Bahasa Melayu ke dalam tiga tahap utama, yaitu Bahasa Melayu kuna sekitar abad ke-7 hingga abad ke-13, pada waktu itu Bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa resmi yang digunakan di kerajaan, dalam keseharian digunakan juga sebagai bahasa perdagangan, berinteraksi dengan masyarakat di pasar dan pelabuhan (Collins, 2005). Kemudian Bahasa Melayu klasik yakni dengan mulai ditulisnya huruf Jawi (sejak abad ke-15). Peralihan dari Bahasa Melayu kuna menjadi Bahasa Melayu klasik dipengaruhi dengan masuknya agama Islam di Asia Tenggara pada abad ke-13. Selepas itu, Bahasa Melayu mengalami banyak perubahan dari segi kosa kata, struktur ayat dan tulisan. Menurut pemahaman saya, hal ini terjadi karena semakin berkembangnya pemikiran manusia yang mempengaruhi ragam budaya, salah satunya bahasa. Dan perkembangan selanjutnya adalah Bahasa Melayu Modern yang ditandai dengan muncul banyaknya tulisan-tulisan dengan Bahasa Melayu, seperti Hikayat Nahkoda Muda, Bustan al-Katibin karya Raja Ali Haji seorang raja istana Riau dan lain sebagainya (Krishadiawan, 2013).

Sudah lama Bahasa Melayu di Indonesia digunakan untuk saling berhubungan dengan antar suku bangsa, demikian juga saat orang-orang Eropa datang, mereka juga menggunakan Bahasa Melayu untuk berinteraksi dengan masyarakat Indonesia. Ketika pemerintah Belanda membutuhkan tenaga Indonesia yang mampu berbahasa Belanda, maka penggunaan Bahasa Melayu sedikit tergeser (Sutjianingsih dkk, 1989).

Hubungan Bahasa Melayu dengan Bahasa Indonesia
Setelah mengetahui sejarah tentang Bahasa Melayu, pertanyaan selanjutnya yang muncul adalah apa keterkaitan Bahasa Melayu dengan Bahasa Indonesia? Seperti kita ketahui bersama, bahwa Bahasa Indonesia diangkat dari Bahasa Melayu. Hal ini tidak dapat terlepas dari peristiwa penting yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan bahasa persatuan kita, yaitu peristiwa sumpah pemuda.

Sumpah pemuda adalah tonggak dalam sejarah pergerakan nasional bangsa Indonesia. Sumpah pemuda lahir merupakan hasil kongres pemuda kedua pada 27-28 Oktober 1928. Dalam sumpah pemuda ditegaskan cita-cita Indonesia, yaitu tanah air Indonesia, bangsa Indonesia dan Bahasa Indonesia. Mengapa bahasa turut serta didalamnya? Karena dengan bahasa, negara Indonesia yang terdiri atas banyak suku bangsa dan ragam budaya dapat menyatu membentuk semangat nasionalisme. Semangat inilah yang nantinya menjadi kristalisasi dalam mewujudkan negara Indonesia.

Saat perencanaan sumpah pemuda yang pertama, butir ketiga dalam sumpah pemuda belum mengakui Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Muhammad Yamin menyatakan hanya ada dua bahasa yang berpotensi menjadi bahasa persatuan, yakni Bahasa Melayu dan Jawa, walaupun masyarakat Indonesia mayoritas menggunakan Bahasa Jawa, namun Bahasa Melayu penggunaannya lebih luas dan lebih mudah dipahami secara umum, maka atas kesepakatan bersama diambillah Bahasa Melayu sebagai bahasa nasional. Namun, Mohammad Tabrani mengususlkan agar nama Bahasa Melayu disamakan dengan nama nusa dan bangsa Indonesia, walaupun unsur-unsurnya Melayu, pendapat itu dapat  diterima oleh bersama dan lahirlah bahasa persatuan Indonesia yang pertama kali dikenal dengan istilah Bahasa Indonesia (Tempo, 2012).

Memilih sesuatu pasti ada dasarnya, begitu juga pemilihan Bahasa Melayu yang kemudian diangkat menjadi Bahasa Indonesia. Mengapa demikian? Muhammad Yamin selaku penggagas Bahasa Melayu sebagai bahasa nasional mempunyai beberapa alasan penting atas usulannya. Pertama, Bahasa Melayu telah sangat lama digunakan sebagai bahasa antar suku bangsa di Indonesia dalam kegiatan perdagangan, pers, penerbitan, lalu lintas darat dan laut. Kedua, diantara dua bahasa yang diajukan sebagai bahasa nasional, Bahasa Melayu lebih mudah dimengerti, karena tidak memiliki tingkatan tinggi rendah seperti yang ada pada Bahasa Jawa. Selain itu, Bahasa Melayu yang sederhana mudah dipelajari dan dikembangkan karena memiliki kelincahan dan kemampuan menyerap bahasa asing. Tak lepas dari itu adalah keikhlasan suku daerah lain untuk menggunakan Bahasa Melayu yang diangkat menjadi bahasa nasional, masing-masing suku tidak merasa bahasa mereka tersaingi, bahkan mereka juga menyadari akan potensi Bahasa Melayu dalam menyatukan bangsa Indonesia (Gunawan, 2005).

Adanya bahasa membuat kita lebih mudah berinteraksi dengan dunia luar, begitu juga peran Bahasa Melayu yang telah diadopsi menjadi bahasa nasional Indonesia dalam menyatukan bangsa. Bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi negara dan bahasa persatuan yang digunakan untuk berkomunikasi antar suku bangsa. Pada masa kolonial Belanda, Bahasa Melayu yang telah diangkat menjadi Bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa kedua setelah Bahasa Belanda. Tidak hanya sebagai alat komunikasi tapi juga sebagai penyemangat persatuan. Perkembangan Bahasa Indonesia pada masa penjajahan Jepang mengalami kemajuan, karena penggunaan Bahasa Belanda dilarang dan diperbolehkan berkomunikasi dengan Bahasa Indonesia.

Perkembangan Bahasa Indonesia
Pada saat ini  penggunaan Bahasa Indonesia kian beragam. Dimulai dari penggunaan di dunia pendidikan sebagai pengantar dalam pembelajaran, dalam dunia pekerjaan dan pergaualan. Kita semua pasti tahu, kalau bahasa dapat berkembang. Ya, demikian juga dengan Bahasa Indonesia. Sekarang Bahasa Indonesia sedikit banyak berbeda dengan Bahasa Indonesia masa dahulu. Misalnya adalah penulisan kata tjinta yang kini berubah menjadi cinta, kata doeloe yang kini berubah menjadi dulu dan lain sebagainya.  Apakah ini adalah hal yang salah? Tentu tidak, kawan. Bahasa kian berkembang dari masa ke masa. Dalam perkembangannya Bahasa Indonesia tidak menolak masuknya bahasa lain. Justru dengan adanya penyerapan dari bahasa lain dapat memperkaya Bahasa Indonesia terutama dari segi perbendaharaan kata. Walaupun demikian, struktur bahasa Indonesia masih tetap dalam kaidahnya. Masih senantiasa menunjukkan jati dirinya sebagai bangsa Indonesia (Kompas, 2012).

Masuknya kebudayaan dan bahasa asing ternyata juga memberikan dampak bagi keberlangsungan bahasa kita. Pasalnya, banyak diantara kita yang sama sekali belum tahu mengenai sejarah panjang lahirnya Bahasa Indonesia dan mereka lebih tertarik pada bahasa asing. Sebenarnya ini bukanlah masalah yang besar, namun jika kita biarkan terjadi,  dikhawatirkan  generasi kedepan akan menjadi buta pada sejarah bangsa. Jangan sampai seperti pribahasa “Kacang lupa Kulitnya”.

Andaikata kita secara kuat memegang pedoman dalam Bahasa Indonesia yang baik dan benar, kekhawatiran ini, tidak lagi menjadi ancaman. Justru menjadi suatu kebanggaan yang mana generasi Indonesia cakap dalam berbahasa. Apakah kiranya, hal yang menyebabkan kelalaian terhadap sejarah bahasa? Ada dua faktor yang menyebabkan lalainya kita pada bahasa. Yaitu faktor intern dan ekstern.

Faktor intern yang dimaksud adalah kurangnya kemauan masyarakat Indonesia untuk mengerti sejarah bahasa negaranya, sehingga berakibat pada kurangnya tindakan yang mencerminkan rasa bangga pada negara. Hal ini dapat terjadi ketika setiap individu sibuk dengan kehidupan mereka, penuh rasa acuh tak acuh dalam dirinya. Sedangkan faktor ekstern yang menjadi penyebab ketidaktahuan tentang bahasa kita adalah dibiusnya para pemuda dengan hal-hal baru yang penuh dengan fatamorgana yang seolah-olah menenggelamkan Bahasa Indonesia dari diri pemuda.

Dengan fenomena yang saat ini terjadi, misalnya adalah interaksi yang terjadi di kelas, banyak teman-teman saya yang lebih mengerti bahasa gaul daripada bahasa baku Indonesia, mereka mengaku kesulitan ketika diminta untuk berpendapat tentang suatu hal dengan Bahasa Indonesia yang baik dan benar, sementara ketika mereka bercerita tentang bahasan yang terkait pelajaran, dengan mudahnya mengucapkan kalimat Bahasa Indonesia dengan pelesetan-pelesetan bahasa. Dari hal kecil semacam ini gaya pemikiranpun akhirnya terpengaruh, amnesiapun terjadi. Parahnya lagi adalah pengorbanan para pahlawan, khususnya dalam merumuskan Bahasa Indonesia tidak tampak sama sekali dihadapan mereka.

Tidak semata-mata  menghakimi masuknya bahasa dan kebudayaan asing di Indonesia sebagai hal yang salah. Nyatanya, dengan adanya pekembangan di dunia juga memberikan dampak positif bagi kita. Kita juga dituntut untuk mengetahui bahasa asing agar kita mengetahui pekembangan zaman, dan canggihnya teknologi. Memberikan motivasi untuk bisa mencintai Indonesia juga mempelajari dunia. Dengan bahasa kita dapat menggenggam dunia (Alhada, 2012).

Bukan hal sepele dan juga serius, tapi dampaknya sangat menjurus jika hal semacam ini kita biarkan. Peran guru sejarah dalam hal ini sangat berpengaruh. Dengan adanya pendidikan sejarah yang mengenalkan sejarah bangsa, salah satunya adalah sejarah lahirnya Bahasa Indonesia akan menorehkan ingatan dalam diri siswa bahwasannya kehebatan suatu bahasa dalam mempersatukan bangsa sangatlah luar biasa. Agar senantiasa memberikan toleransi dan mengutamakan persatuan.

Sumber:  
Collins, James. 2005. Bahasa Melayu Bahasa Dunia. Hal 1. Jakarta:   Yayasan Obor
Gunawan, Restu. 2005. Muhammad Yamin dan Cita-cita Persatuan Indonesia. Hal 138. Yogyakarta: Ombak
Sutjianingsih, dkk. 1989. Sejarah Pemikiran Tentang Sumpah Pemuda. Hal 29. Jakarta: Depdikbud
Sumber Internet :
Alhada. 2012. Cara Mengembalikan Jati Diri Bangsa. Diakses dari http://alhada-fisip11.web.unair.ac.id/artikel_detail-42607-Makalah-Cara%20Mengembalikan%20Jati%20Diri%20Bangsa%20Indonesia.html (Diakses pada 2 Juni 2014 pukul 20.37)
Kompas.2012. Diakses dari http://bahasa.kompasiana.com/2012/09/24/penggunaan-bahasa-indonesia-zaman-sekarang-496222.html (Diakses pada 30 Mei 2014 pukul 16.03)
Krishadiawan. 2013. Sejarah dan Perkembangan Bahasa Melayu. Diakses dari http://gpswisataindonesia.blogspot.com/2014/01/sejarah-dan-perkembangan-bahasa-melayu.html (Diakses pada 28 Mei 2014 pukul 18.17 WIB)
Tempo. 2012. Awalnya Bahasa Melayu sebagai Bahasa Persatuan Nasional. Diakses dari http://www.tempo.co/read/news/2012/10/28/078438136/Awalnya-Bahasa-Melayu-sebagai-Bahasa-Persatuan (Diakses pada 28 Mei 2014 pukul 18.33 WIB)
 

Kontrovesi Kabinet di Indonesia

joko widodo

Masih hangat terdengar di telinga ketika kita mendengar kata reshuffle, ya, baru - baru ini tepatnya pada hari Rabu (27/7/2016) di Istana Negara. Presiden jokowi mengumumkan nama – nama pejabat pemerintahan yang di copot dan juga yang digeser dari posisi semula. Uniknya pada reshuffle kabinet kali ini nama – nama yang digadang tidak akan diganti atau digeser malah justru diganti ,sebagai contoh adalah pengangkatan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto. Mantan Panglima ABRI pada era pemerintah Soeharto ini dipilih menggantikan posisi Luhut Binsar Pandjaitan, yang bergeser menjadi Menteri Koordinator Kemaritiman. dalam sebuah sistem pemerintahan presidensil melakukan perombakan kabinet merupakan hak preogratif dari seorang presiden jadi sumua harus dapat menyikapi putusan presiden tersebut karna bagaimanapun presiden pasti memiliki pertimbangan tersendiri untuk melakukakan hal tersebut.

Perombakan kabinet atau yang sering kita sebut reshaffle memiliki makna suatu peristiea dimana seorang kepala pemerintah dalam hal ini presiden memutar atau mengganti komposisi menteri dalam kabinetnya. Biasanya perombakan kabinet dilakukan dengan memindahkan seorang menteri dari satu posisi ke posisi yang lain. Perombakan kadang diperlukan untuk mengganti menteri yang mengundurkan diri baik karena suatu skandal ataupun pensiun. Hal lain yang sering mendasari perombakan kabinet adalah untuk pemberian penghargaan atau hukuman bagi pendukung pimpinan pemerintahan, biasanya dari partai politik.

Di Indonesia sendiri , perombakan kabinet sudah beberapa kali terjadi, dalam perkembanganya hingga sampai sekarang kata reshuffle sudah tidak asing lagi di telinga rakyat indonesia karna jauh sebelum era jokowi perombakan kabinet juga pernah dilakukan oleh para presiden sebelumnya. Pemerintahan Republik Indonesia telah berjalan dengan pengalaman memiliki tujuh presiden, yakni pada era Orde Lama di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno (1945-1966), Orde Baru di bawah kekuasaan Presiden Soeharto (1966-1998), dan zaman Orde Reforamsi di bawah kendali lima Presiden, yakni Presiden BJ Habibie (1998-1999), Presiden Abdurrahman Wahid (1999-2001), Presiden Megawati Soekarnoputri (2001-2004), Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2014) dan Presiden Joko Widodo (2014-2019).

Sedikitnya tercatat dalam sejarah terjadi 26 kali perombakan kabinet yakni Kabinet Presidensial (2 September - 14 November 1945) dengan 21 orang menteri, Kabinet Sjahrir I (14 November 1945-12 Maret 1946) dengan 17 orang menteri, Kabinet Sjahrir II (12 Maret - 2 Oktober 1946) dengan 25 orang menteri, Kabinet Sjahrir III (2 Oktober 1946 - 3 Juli 1947) dengan 32 orang menteri, Kabinet Amir Sjarifuddin I (3 Juli - 11 November 1947) dengan 34 orang, Kabinet Amir Sjarifuddin II (11 November 1947 - 29 Januari 1948) dengan 37 orang, Kabinet Hatta I (29 Januari 1948 - 4 Agustus 1949) dengan 17 orang menteri, Kabinet pada masa Pemerintahan Darurat RI di bawah S Prawiranegara (19 Desember 1948 - 13 Juli 1949) dengan 12 menteri, dan Kabinet Hatta II (4 Agustus - 20 Desember 1949) dengan 19 menteri. Lalu selama masa Republik Indonesia Serikat (RIS) di bawah Kabinet Hatta III (20 Desember - 6 September 1950) dengan 17 menteri, Kabinet Pjs Perdana Menteri Susanto Tirtoprodjo (20 Desember 1949 - 21 Januari 1950) dengan 10 menteri, Kabinet Abdul Halim (21Januari-6September1950)dengan15menteri.

Lalu kembali kepada bentuk Republik, Kabinet Mohammad Natsir (6 September 1950 - 27 April 1951) dengan 18 menteri, Kabinet Sukiman-Suwirjo (27 April 1951 - 3 April 1952) dengan 20 menteri, Kabinet Wilopo (3 April 1952 - 30 Juli 1953) dengan 18 menteri, Kabinet Ali Sastroamidjojo I (30 Juli 1953 - 12 Agustus 1955) dengan 20 menteri, Kabinet Burhanuddin Harahap (12 Agustus 1955 - 24 Maret 1956) dengan 23 menteri, Kabinet Ali Sastroamidjojo II (24 Maret 1956 - 9 April 1957) dengan 25 menteri, Kabinet Djuanda ( 9 April1957-10Juli1959)dengan24menteri.
Setelah Presiden mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan memberlakukan Demokrasi Terpimpin, kabinet yang pernah ada adalah Kabinet Kerja I (10 Juli 1959 - 18 Februari 1960) dengan 33 menteri, Kabinet Kerja II (18 Februari 1960 - 6 Maret 1962) dengan 40 menteri, Kabinet Kerja III (6 Maret 1962 - 13 November 1963) dengan 60 menteri, Kabinet Kerja IV (13 November 1963 - 27 Agustus 1964) dengan 66 menteri.

Lalu Soekarno juga membentuk kabinet baru yang diberi nama Kabinet Dwikora I (27 Agustus 1964 - 22 Februari 1966) dengan 110 metneri atau dikenal dengan nama Kabinet 100 Menteri. Lalu Dwikora II (24 Februari - 28 Maret 1966) dengan 132 menteri yang hanya berumur satu bulan, Kabinet Dwikora III (28 Maret - 25 Juli 1966) dengan 79 menteri yang hanya berumur tiga bulan, Kabinet Ampera I (25 Juli - 17 Oktober 1967) dengan 31 menteri, dan Kabinet Ampera II (17 Oktober 1967 - 6 Juni 1968) dengan 24 menteri dipimpi suharto.
Era Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto tidak ada perombakan kabinet di tiap periode lima tahunan pemerintahannya atau tiap Repelita (Rencana Pembangunan Lima Tahun). Kabinet Pembangunan I (6 Juni 1968 - 28 Maret 1973) dengan 24 menteri, Kabinet Pembangunan II (28 Maret 1973 - 29 Maret 1978) dengan 24 menteri, Kabinet Pembangunan III (29 Maret 1978 - 19 Maret 1983 Soeharto) dengan 32 menteri, Kabinet Pembangunan IV (19 Maret 1983 - 23 Maret 1988) dengan 42 menteri dengan beberapa orang di antaranya merupakan menteri muda, Kabinet Pembangunan V (23 Maret 1988 - 17 Maret 1993) dengan 44 menteri, Kabinet Pembangunan VI (17 Maret 1993 - 14 Maret 1998) dengan 43 menteri, dan Kabinet Pembangunan VII (14 Maret - 21 Mei 1998) dengan 38 menteri yang berumur dua bulan seiring dengan kejatuhan Presiden Soeharto dari jabatannyasetelahmenyatakanberhentipada21Mei1998.

Tidak ada perombakan atau pergantian menteri pada era Soeharto dalam tiap periode lima tahun pemerintahannya, bahkan sebaliknya, terdapat sejumlah menteri yang bertahan dalam beberapa periode dari lima tahunan, seperti Menteri Penerangan Harmoko. Zaman berganti dengan datangnya era reformasi. Presiden BJ Habibie membentuk Kabinet Reformasi Pembangunan (21 Mei 1998 - 20 Oktober 1999) dengan 37 menteri.

Pada masa pemerintahan Habibie ini, sejumlah menteri mengundurkan diri seperti Menneg Investasi/Kepala BKPM Hamzah Haz mengundurkan diri pada 18 Mei 1998 karena memimpin Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Sementara Mendagri Syarwan Hamid, Menparsenibud Marzuki Usman, Mennaker Fahmi Idris, Menpangan dan Hortikultura AM Saefuddin, Menteri Perumahan dan Pemukiman Theo Sambuaga, Menpora Agung Laksono, Menko Ekuin Ginandjar Kartasasmita bersama-sama mengundurkan diri pada 27 September 1999 karena terpilih sebagai anggota DPR RI dalam Pemilu 1999 sehingga posisi mereka dijabatsecaraadinterimolehmenterilainnya.
Presiden Abdurrahman Wahid membentuk Kabinet Persatuan Nasional (26 Oktober 1999-9Agustus2001)dengan36menteri.

Pada 15 Februari 2000 Menko Polkam Wiranto diganti oleh Mendagri Soerjadi Soedirdja yang merangkap Menko Polkam ad interim. Pada 10 Agustus 2000 Menko Ekuin Kwik Kian Gie diganti oleh Rizal Ramli, pada 26 November 1999 Menko Kesra dan Pengentasan Kemiskinan Hamzah Haz diganti oleh Basri Hasanuddin, pada 7 Februari 2001 Menteri Hukum dan Perundang-undangan Yusril Ihza Mahendra diganti oleh Baharuddin Lopa, pada 26 April 2000 Menperindag Jusuf Kalla diganti oleh Luhut Binsar Panjaitan, pada 15 Maret 2001 Menhutbun Nurmahmudi Ismail diganti oleh Marzuki Usman, pada 26 April 2000 Menneg Penanaman Modal dan Pembinaan BUMN Laksamana Sukardi diganti oleh Rozi Munir, pada 15 Februari 2001 Sekretaris Negara Alirahman diganti oleh Bondan Gunawan. Bondan Gunawan hanya bertahan hingga 29 Mei 2000 dan digantikan oleh Djohan Effendi.

Gus Dur pada masa pemerintahannya juga pernah merombak struktur dan anggota kabinetnya besar-besaran pada 23 Agustus 2000. Ia menghapus Kementerian Koordinator Bidang Kesra dan Pengentasan Kemiskinan (fungsinya melebur ke Menko Polsoskam), Kementerian Negara Otonomi Daerah (urusan Otonomi Daerah dimasukkan ke Kementerian Dalam Negeri), Kementerian Negara Penanaman Modal dan Pembinaan BUMN, Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga, Kementerian Negara Masalah-Masalah Kemasyarakatan.

Kementerian Hukum dan Perundang-Undangan digabungkan dengan Kementerian Negara Urusan HAM menjadi Kementerian Kehakiman dan HAM. Kementerian Tenaga Kerja digabungkan dengan Kementerian Negara Transmigrasi dan Kependudukan menjadi Kementerian Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Kependudukan. Selain itu Gus Dur membentuk kementerian baru yakni Kementerian Muda Urusan Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia dan Kementerian Muda Urusan RestrukturisasiEkonomiNasional.

Pada perombakan kabinet 23 Agustus 2000 itu Gus Dur memilih Susilo Bambang Yudhoyono yang sebelumnya Mentamben menjadi Menko Polsoskam. Surjadi Soedirdja tidak lagi menjadi Menko Polkam ad interim dan kembali pada jabatan Mendagri. Purnomo YusgiantorodipilihjadiMentamben.
Selain itu Menteri Keuangan Bambang Sudibyo digantikan oleh Prijadi Praptosuhardjo, Menteri Pertanian Mohammad Prakosa diganti oleh Bungaran Saragih, Mennaker Bomer Pasaribu diganti oleh Al Hilal Hamdi, Menparseni Hidayat Jaelani diganti oleh I Gede Ardika sekaligus menjadi Menparbud, Menneg Pendayagunaan Aparatur Negara Freddy Numberi digantikanRyaasRasyid.

Gus Dur kembali merombak kabinetnya pada 1 Juni 2001 dengan mengganti Menkopolsoskam Susilo Bambang Yudhoyono ke Agum Gumelar (sebelumnya menjabat Menhan), Menhan Juwono Sudarsono digantikan oleh Mahfud MD, Menteri Kelautan dan Perikanan Sarwono Kusumaatmadja diganti oleh Rokhmin Dahuri, Jaksa Agung Marzuki Darusman digantikan oleh Baharuddin Lopa dan pada 10 Juli 2001 beralih ke Marsillam Simanjuntak.

Untuk ketiga kalinya, Gus Dur merombak kabinet pada 12 Juni 2001 atau hanya 11 hari setelah perombakan kabinet kedua. Burhanuddin Abdullah menjadi Menko Perekonomian menggantikan Rizal Ramli dan Rizal Ramli beralih ke Menteri Keuangan, Anwar Supriyadi menjadi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara menganggantikan Ryaas Rasyid.

Presiden Megawati Soekarnoputri membentuk Kabinet Gotong Royong (9 Agustus 2001 - 20 Oktober 2004) dengan 33 menteri. Pada 11 Maret 2004, Megawati menyetujui pengunduran diri Menko Polhukam Susilo Bambang Yudhoyono. Pada 19 April 2004, giliran Megawati menyetujui pengunduran diri Jusuf Kalla. Yudhoyono dan Jusuf Kalla berpasangan menjadi capres dan cawapres pada Pemilu 2004 dan memenangkan Pilpres 2004. 

Presiden Yudhoyono membentuk Kabinet Indonesia Bersatu (21 Oktober 2004 - 20 Oktober 2009) dengan 37 menteri dan Kabinet Indonesia Bersatu II (22 Oktober 2009 - 20 Oktober2014)dengan38orang.

Pada Kabinet Indonesia Bersatu Jilid I, terjadi pergantian menteri, antara lain, Menko Perekonomian Aburizal Bakrie digantikan oleh Boediono pada 7 Desember 2005 dan Boediono digantikan oleh Sri Mulyani pada 13 Juni 2008. Aburizal Bakrie menggantikan Menko Kesra Alwi Shihab. Mensesneg Yusril Ihza Mahendra pada 9 Mei 2007 digantikan oleh Hatta Rajasa. Pada 9 Mei 2007, Menkominfo Sofjan Djalil digantikan oleh M Nuh, dan M Lukman Edy menggantikan Syaifullah Yusuf sebagai Menteri Percepatan Pembangunan DaerahTertinggal.

Pada 30 Maret 2007, Mendagri M Maruf digantikan oleh Widodo AS (merangkap Menko Polhukam) sebelum kemudian digantikan oleh Mardiyanto pada 29 Agustus 2007. Menteri Hukum dan HAM Hamid Awaluddin pada 9 Mei 2007 digantikan oleh Andi Mattalatta, Menkeu Jusuf Anwar pada 7 Mei 2005 digantikan oleh Sri Mulyani, Menperin Andung Nitimihardja pada 7 Desember 2005 digantikan oleh Fahmi Idris. Menhub Hatta Rajasa pada 9 Mei 2007 digantikan oleh Jusman Syafii Djamal. Mennakertrans Fahmi Idris pada 7 Desember 2005 digantikan oleh Erman Suparno.

Selama Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II, Menko Perekonomian Hatta Rajasa diganti oleh Chairul Tanjung pada 13 Mei 2014 karena Hatta mencalonkan diri sebagai cawapres pada Pilpres 2014. Sebelumnya pada 19 Oktober 2011, Menkumham Patrialis Akbar digantikan oleh Amir Syamsuddin, 20 Mei 2010 Menkeu Sri Mulyani digantikan oleh Agus Martowardojo (Agus pada 19 April 2013 digantikan oleh Hatta selaku Pelaksana Tugas Menkeu sebelum digantikan oleh Chatib Basri pada 21 Mei 2013).

Pada 19 Oktober 2011, Mentamben Darwin Zahedy Saleh digantikan oleh Jero Wacik (sebelumnya Menparekraf), Mendag Mari Elka Pangestu bergeser ke Menparekraf dan jabatan Mendag digantikan oleh Gita Wirjawan (Gita diganti Bayu Krisnamurthi pada 31 Januari 2014 dan Bayu diganti oleh Muhammad Lutfi pada 14 Februari 2014), Menhub Freddy Numberi diganti oleh EE Mangindaan (sebelumnya Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan jabatan itu beralih kepada Abubakar Azwar), Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad digantikan oleh Sharif Cicip Sutardjo, Menristek Suharna Surapranata digantikan oleh Gusti Muhammad Hatta (sebelumnya Menteri LH dan jabatan Menteri LH beralih kepada Balthasar Kambuaya), Menteri BUMN Mustafa Abubakar digantikan oleh Dahlan Iskan, Menteri Perumahan Rakyat Suharso Manoarfo digantikan oleh Djan Faridz.

Menkes Endang Rahayu Sedyaningsih wafat dan digantikan oleh Pelaksana Tugas Menkes Ali Ghufron Mukti pada 30 April 2012 sebelum kemudian digantikan oleh Nafsiah Mboi14Juni2012.
Menteri Agama Suryadharma Ali diganti oleh Lukman Hakim Saefuddin pada 9 Mei 2014.
Menpora Andi Mallarangeng digantikan oleh Menko Kesra selaku Pelaksana Tugas Menpora Agung Laksono pada 7 Desember 2012 sebelum beralih kepada Roy Suryo pada 15 Januari 2013.

Sumber :
Suprapto,bibit. 1985.perkembangan kabinet dan pemerintahan di indonesia. Ghalia indonesia. Jakarta.

http://jambi.tribunnews.com/2015/08/13/ini-perombakan-kabinet-era-megawati-dan-sby
http://www.antaranews.com/berita/512059/perombakan-kabinet

(oleh:Risaldi Danang Adi Saputro-Sejarah Unnes)